Ancaman Pabrik Hengkang dari Banten Kian Besar, Pemerintah Diminta Turun Tangan

SERANG, (KB).- Pemerintah diminta turun tangan untuk menyikapi rencana pabrik-pabrik yang akan hengkang dari Banten. Sebab jika fenomena tersebut dibiarkan, ancaman pabrik hengkang akan semakin besar dan Banten akan sangat dirugikan.

Menurut pengamat ekonomi dari Untirta Boyke Pribadi menilai, rencana sejumlah pabrik untuk hengkang dari Banten akibat upah yang terlalu tinggi merupakan fenomena yang tak terhindarkan.

Pabrik akan cenderung mencari daerah dengan upah rendah demi menghemat biaya operasional. “Ya wajar aja pabrik-pabrik pada hengkang,” katanya saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan seluler, Kamis (14/11/2019).

Dia mengatakan, terdapat dua jenis pabrik yaitu pabrik padat modal dan padat karya. Padat modal cerung tak mempekerjakan banyak pekerja sedangkan padat karya sebalikanya. Sehingga pabrik padat karya paling terdampak tingginya upah.

“Padat modal yang gaji buruhnya memang mahal dan padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga dia sensitif terhadap upah buruh,” ujarnya.

Perbedaan upah buruh antara satu wilayah dengan wilayah lain akan menyisakan selisih kos pabrik yang sangat besar. “Kan (padat karya) buruhnya bisa sampai ribuan. Karena padat karya kerjanya mesin biasa tidak mesin membutuhkan SDM tinggi,” tuturnya.

Baca Juga : Puluhan Pabrik Hengkang dari Banten, Al Hamidi: Tak Pengaruhi Ketenagakerjaan

Atas kondisi tersebut, kata dia, rencana hengkang sejumlah pabrik tak bisa dihindari. Mereka pasti akan lebih membangun bisnis di daerah upah rendah dibanding yang upah tinggi.

“Tidak hanya upah yang murah, tapi juga iklim yang kondusif. Maksudnya apa, buruhnya tidak gampang demo, tidak tiap tahun demo nuntut kenaikan upah. Sementara di Banten buruhnya memang tiap tahun pasti minta naik upah,” katanya.

Ke depan rencana hengkang sejumlah pabrik akan semakin kuat. Mengingat upah di Banten kembali mengalami kenaikan. “Dampaknya semakin besar. Mereka semakin rentan untuk pindah mencari tempat yang UMK lebih murah. UMK lebih murah dikarenakan biaya hidup lebih murah,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi pemerintah perlu bertindak dengan cara memberikan insentif kepada perusahaan. Seperti pengurangan pajak dan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Sehingga pabrik bisa beroperasi dengan efisien.

“Contohnya lalu lintas yang lancar yang baik. Pemerintah udah buat pintu tol supaya tidak begitu jauh berputarnya, itukan efisien dalam mereka distribusi barang kan. Karena kalau upahnya diredam buruh pasti demo lagi, pasti keberatan,” katanya.

Baca Juga : Tiga Perusahaan Akan Hengkang dari Banten, Ratusan Ribu Karyawan Terancam Menganggur

Ia memandang tidak mungkin pemerintah melakukan penyeragaman upah di seluruh daerah. “Berat karena keefisienan harga masing-masing daerah beda-beda. Jadi konsumsi di jawa itu lebih murah. Konsumsinya misal makan pagi di jawa itu (Rp) 5.000 itu udah lumayan. Jadi tidak bisa penyeragaman upah buruh karena menyangkut indeks keefisienan hidup minimal,” ucapnya.

Jika kemudian pabrik benar-benar hengkang, Banten secara provinsi akan dirugikan. Dipastikan akan terjadi banyak pengangguran. “Pasti, paling tidak pabrik yang pindah terutama yang padat karya akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran,” ujarnya.

Makin darurat

Ketua Apindo Banten Edy Mursalim mendorong pemerintah menyikapi rencana sejumlah pabrik yang akan hengkang dari Banten. Jika tidak kondisinya akan semakin darurat. Sebetulnya persoalan yang lebih mengkhawatirkan bukan saja pabrik pindah. Melainkan pabrik yang sudah terjepit akibat kondisi beban produksi.

“Perusahaan yang udah enggak mapan yang kasian. Dia mau buka pabrik enggak punya duit, dia bertahan di sini mati pelan-pelan. Nah itu harus diselamatkan oleh pemerintah,” ujarnya. Ke depan ancaman pabrik hengkang kian besar mengingat upah di Banten yang terus beranjak naik. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here