Anak Difabel Belum Dapat Hak

SERANG, (KB).- Anak berkebutuhan khusus atau difabel memiliki hak yang sama, dengan anak pada umumnya. Namun, di Banten, khususnya Kota Serang masih banyak orangtua yang mengekang anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya secara menyeluruh.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Bencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Erminiwati mengatakan, Banten masih banyak keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, namun tidak memberikan kebebasan kepada anaknya. Bahkan, ada yang menganggap, bahwa anak disabilitas sebagai aib keluarganya.

“Masih banyak yang seperti itu, mereka dikurung di kamar, tidak diperkenalkan kepada tamunya. Bahkan, ada yang malu juga memiliki anak seperti itu. Mereka menganggap, bahwa itu adalah aib keluarga,” katanya, Ahad (8/12/2019).

Ia menjelaskan, perlakuan tersebut salah, sebab anak disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti anak lain, terutama hak untuk bersekolah.

“Ada sekitar 30 hak yang harus diberikan kepada anak. Salah satunya pendidikan. Namun, ternyata ada sekitar 32.000 anak penyandang disabilitas, baik yang sekolah maupun yang tidak, artinya ini masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Maka dari itu, ucap dia, hal tersebut menjadi tugas bersama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Banten, untuk memberikan pemahaman agar tidak malu memiliki anak yang menyandang disabilitas. Sehingga anak tersebut mendapat pemenuhan hak yang diberikan kepadanya.

“Kita harus sosialisasikan bersama, bahwa anak penyandang disabilitas juga memiliki potensi. Contohya di acara ini saja, ada anak difabel yang memiliki suara yang bagus, dan itu belum tentu terjadi di kita,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga memiliki program pembinaan kepada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Program tersebut nantinya akan tersebar di kota dan kabupaten di Provinsi Banten, karena banyak penyandang disabilitasnya.

“Jadi di program ini adalah pembinaan terhadap satu kampung, dan ini sudah ada di Kabupaten Pandeglang, dimana ada 104 difabel dalam satu lokasi itu,” tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Encop Sofia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung dan peduli terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, serta infrastruktur lainnya. Hanya saja perlu ada tambahan lainnya seperti gedung yang responsiv terhadap anak disabilitas.

“Jadi dalam pembangunan gedung itu tidak hanya diperuntukkan bagi anak normal, tapi ada juga yang menyandang disabilitas seperti yang memiliki satu kaki, itu harus dipikirkan,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi hak-hak disabilitas dibutuhkan perjuangan yang cukup panjang mulai dari pembentukkan Peraturan Daerah (Perda), hingga sosialisasi kepada kelurga penyandang disabilitas dan masyarakat.

“Di dalam Perda tersebut nanti harus ada bagaimana peran serta, pemerintah daerah (Pemda), masyarakat, hingga dunia usaha yang kita atur agar memiliki pemihakan terhadap disabilitas,” katanya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here