Jumat, 22 Februari 2019
Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana Saat Melakukan Penggalangan Dana Untuk Korban Tsunami Selat Sunda, Kamis (7/2/2019).

AMPB Gelar Solidaritas Bencana Selat Sunda

SERANG, (KB).- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana (AMPB), yang terdiri dari SDMN Serang, NDP, PUSKEBA, SEMPRO, PERMAHI kom UIN, FPMD, LMND, KAMMI kom Untirta, UMC, Himata Kom UIN, Sema FEBI UIN, Kumala Kom UIN, Kumaung Serang, BEM FKIP Ciwaru, Himma PPKN Untirta, Himnas PPKN wilayah II, SWOT UIN Banten, menggelar Solidaritas Bencana dan Penggalangan Dana, yang bertempat di lampu merah Ciceri Serang, Banten, Kamis (7/2/2019).

Selain melakukan penggalangan dana, mereka juga turut menggelar sanggar budaya, sambil menyanyikan beberapa lagu dan akustik.

Koordinator UIN SMH Banten Fauzan menuturkan, tepat 22 Desember 2018 telah terjadi tsunami, yang menghantam daerah selat sunda, yang telah memakan korban meninggal dunia sebanyak 437 jiwa, dan korban luka sebanyak 14.059 jiwa.

Setelah sebulan lebih, kata dia, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terutama di soal ekonomi, yang samapai saat ini masih lumpuh, terutama korban di wilayah pesisir, yang mayoritasnya adalah masyarakat nelayan. Mereka menghadapi kenyataan, bahwa alat kerja mereka rusak, akbiat tsunami yang melanda kemarin, sehingga aktivitas ekonomi mereka lumpuh total. “Sejauh ini membuat mereka bertahan, hanya dari bantuan logistik para relawan silih berganti,” ucapnya, Kamis (7/2/2019).

Ia juga menyoroti soal pemerintah, menurutnya Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan pernyataan pada 24 desember 2018, bahwa masyarakat nelayan akan dapat bantuan, atas perahu dan alat tangkap yang rusak, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini menurut pengakuan nelayan di Kecamatan Sumur, mereka belum mendapatkan bantuan langsung, bahkan informasi apapun terkait bantuan yang dijanjikan pemerintah tersebut.

Sementara itu, salah satu peserta solidaritas Diego mengatakan, selain permasalahan alat kerja masyarakat nelayan yang rusak akibat bencana tsunami selat sunda Desember kemarin, masyarakat juga menghadapi persoalan atas rumahnya yang rusak ataupun hancur akibat tsunami, bahkan bantuan lebih banyak disalurkan dari para relawan dibandingkan dengan pemerintah.

Berdasarkan banyaknya masalah, tutur dia, masyarakat korban bencana merasa bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian serius, kepada korban bencana alam, yang padahal hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU No. 24 tahun 2007, terkait dengan bagaimana keharusan pemerintah dalam bertanggung jawab dalam segala proses pasca bencana, yang di dalamnya termasuk proses rekontruksi, bahkan sampai pada soal pemulihan keadaan ekonomi masyarakat korban bencana.

Mereka juga menutut secara keras kepada pemerintah, kata dia, untuk segera memenuhi hak korban bencana tanpa syarat. Sejatinya seluruh korban bencana memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007.

“Kami juga mengajak segala elemen dapat terlibat, agar memiliki rasa solidaritas, dan memberi dukungan kepada para korban bencana alam, dalam memperjuangkan hak-haknya,” ucapnya. (Besta)*


Sekilas Info

Kenalkan Prokasih, UPI Serang Kunjungi Unsera

SERANG, (KB).- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang mengunjungi Universitas Serang Raya (Unsera) untuk memperkenalkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *