Rabu, 21 Februari 2018

Alokasi Hibah & Bansos Rp 487 M, Penerima Hibah Diingatkan Patuhi Aturan

SERANG, (KB).- Penerima hibah dan bantuan sosial (bansos) Provinsi Banten tahun 2017 diingatkan untuk menggunakan dana sesuai aturan perundang-undangan. Jika menyimpang, pengguna hibah siap-siap menanggung risiko sanksi hukum. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S pada acara sosialisasi Peraturan Gubernur Banten No. 49 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos kepada para penerima, di Hotel Horison Forbis, Kabupaten Serang, Senin (11/9/2017).

“Kepada para penerima hibah dan bansos agar melaksanakan sesuai aturan sehingga tidak akan berurusan dengan persoalan hukum. Karena setiap nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemprov harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nandy. Ia juga meminta para penerima belajar dari kasus-kasus hukum terkait dengan penyalahgunaan dana hibah dan bansos. “Sehingga pada kesempatan ini kami harapkan komitmen selaku penerima agar melaksanakan amanah sesuai aturan. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, tetapi juga akhirat kelak,” ujarnya.

Pada 2017 ini, Pemprov Banten akan menyalurkan dana sekitar Rp 487 miliar dana hibah dan bansos. Rinciannya, penerima hibah sebanyak 174 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dengan nilai sebesar Rp 358,9 miliar. Sedangkan penerima bansos sebanyak 52.900 individu/keluarga, 48 kelompok masyarakat dan 8 lembaga dengan total nilai Rp 128,9 miliar. Ia mengatakan, pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terkait pemberian dana hibah dan bansos sehingga hampir setiap tahun pedomannya disempurnakan. “Pemprov menyempurnakan peraturan terkait dengan pemberian hibah dan bansos melalui perhub No. 49 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD,” ucapnya.

Pergub ini, kata Nandy, mengatur mekanisme pemberian hibah dan bansos mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, sampai pengaduan masyarakat dan sanksi jika melanggar aturan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran pada BPKAD Banten, Agus Setiyadi mengatakan, kegiatan tersebut untuk menginformasikan secara teknis mengenai kebijakan belanja hibah dan bansos kepada para penerima. Sebanyak 200 penerima hadir dalam sosialisasi tersebut. “Diharapkan dengan sosialisasi ini para calon penerima memahami mekanisme mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban penggunaan dana hibah maupun bansos tersebut. Utamanya adalah agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Agus. (H-42)***


Sekilas Info

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

SERANG, (KB).- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kampung Tinggulun, Desa Cijeruk, Kabupaten Kibin, Kabupaten …

One comment

  1. Ko kaya nya dana bansos, adanya di sekitaran wilayah serang, cilegon, aja, kayanya jarang yg ngalir ke daerah kabupaten seperti kec mauk, kec, sukadiri dan dananya peruntukan nya masihhh aja di salah gunakan, mudah mudahan tuk tahun2018 ini kami dapat mengembangkan daerah kami .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *