Alokasi BOS untuk Ulangan Umum Disoal

LEBAK, (KB).- Biaya Ulangan Umum (Ulum) yang dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak diduga tidak realistis dan terkesan diakali untuk mencari keuntungan. Hal ini beralasan karena biaya Ulum per siswa dari dana BOS sebesar Rp 15 ribu dilingkungan UPTD willayah tersebut sangat tinggi dibanding UPTD Pendidikan Kecamatan lain.

Menurut informasi, dana Bos untuk biaya Ulum siswa SD dilingkungan UPTD Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak sebanyak 6600 orang siswa dikoordinir oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) kecamatan tersebut. Per siswanya seluruh SD di Kecamatan Banjarsari dianggarkan dari dana Bos sebesar Rp 15 ribu. Alokasi anggaran sebesar itu dinilai mereka tidak realistis dan terkesan adanya dugaan mark up pada biaya Ulum. Terlebih jika mengacu kepada SD disejumlah UPTD diwilayah selatan Kabupaten Lebak.

Di SD yang berada dilingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Wanasalam misalnya, alokasi anggaran dari dana bos untuk Ulumm per siswanya sebesar Rp 6.500 dan di SD dilingkungan UPTD Kecamatan Malingping per siswanya dialokasikan anggarab sebesar Rp 10 ribu.

“Dan yang paling besar alokasi anggaran untuk Ulum SD dilingkungan UPTD Kecamatan Banjarsari yakni sebesar Rp 15 ribu. Jika mengacu pada kebutuhan yang untuk Ulum mungkin tidak jauh beda diantaranya pembuatan soal dan penggandaannya. Tapi kok besar banget perbedaannya,”ujar salah seorang wali siswa yang emggan disebutkan namanya.

Dikatakannya, diwilayah kecamatan banjarsari baik foto copy maupun percetakan untuk penggandaan soal sudah tersedia seperti layaknya di kecamatan Malingping. “Karena itu kami mendesak pihak aparat penegak hukum segera menyelidiki penggunaan dana bos untuk Ulum karena khawatir dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jang dilihat biaya per siswanya sebab jika dikalikan 6600 an siswa uang yang terkumpul hampir mencapai rp 100 juta,” tuturnya.

Sementara itu, ketua MKKS Kecamatan Banjarsari, Sumitra kepada Kabar Banten melalui sambungan telepon genggam kepala UPTD Kecamatan Banjarsari, Toni, mengatakan, uang yang dihimpun pihaknya untuk Ulum bukan dari para siswa melainkan dianggarkan dari dana BOS per siswanya sebesar Rp 15 ribu.

“Bukan pungutan, uang yang digunakan untuk ulum dari dana BOS sebesae Rp 15 ribu per siswa. Kalau soal diwilayah lain dibawah Banjarsari itu bukan urusan kami. Yang jelas biaya sebesar itu untuk kepentingan penyelenggaraan Ulum yang berkualitas seperti pembiayaan tim pembuatan soal, penggandaan soal dipercetakan. Intinya kami ingin ulum ini tidak asal diselenggarakan,”kata Sumitra. Sementara itu, Pj Bupati Lebak, Ino, saat dikonfirmasi belum mengetahu secara pasti kebenaran informasi itu. (DH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here