Akuntabilitas dan Efektifitas Program KKBPK, BKKBN Banten Gelar Diklat SPIP Integratif

SERANG, (KB).- Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan praktik birokrasi yang bersih, transparansi, dan akuntabel, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) SPIP Integratif selama lima (5) lima hari, Senin-Jumat (5-9/8/2019) di salah satu hotel di Kota Serang.

Kegiatan yang bertema “Peningkatan kualitas dan profesionalisme penyelenggara SPIP menuju praktik pemerintahan yang efektif dan akuntabel” ini, diikuti oleh 25 orang ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Banten yang terdiri dari Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum.

Hadir sekaligus membuka kegiatan Diklat tersebut Inspektur Utama BKKBN Drs. Agus Sukiswo, Ak., MM, Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Banten Yuler Bastian sebagai narasumber, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Drs. Aan Jumhana M.Si.

Plh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dra. Yeti Rismayati menyampaikan bahwa dalam mendorong implementasi SPIP secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pencapaian sasaran kinerja secara memadai, sebagai modal awal maka diperlukan ASN yang memiliki kesadaran, komitmen dan pemahaman yang luas tentang peranan organisasi dalam lingkungan organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Ia mengatakan, seluruh jajaran pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Banten harus mampu menjabarkan sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam berbagai bentuk kegiatan di masing-masing unit kerja, baik yang bersifat strategis, teknis, maupun administratif sehingga dapat mendukung visi BKKBN untuk menjadi ‘Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas’.

“Pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP) serta konsistensi dalam pengkomunikasian dan evaluasi yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi seluruh pegawai akan pencapaian tujuan program KKBPK,” ujar Yeti.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Drs. Aan Jumhana M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelenggara SPIP untuk mewujudkan praktik birokrasi yang bersih, transparansi, dan akuntabel.

Kemudian untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam melakukan pengawasan intern di setiap unit. Serta memperkuat komitmen ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP dan mempertahankan opini BPK RI ‘Wajar Tanpa Pengecualian’.

Selain itu, penyelenggaraan Diklat ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir serta pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ujarnya.

Seperti diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target indikator kinerja bidang Aparatur Negara yakni ‘tingkat kematangan implementasi SPIP’ ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5.

“Untuk itu, marilah bersama-sama unjuk kerja serta dapat meningkatkan komitmen yang kuat dalam memperkuat implementasi SPIP yang efektif untuk mengawal capaian program KKBPK,” ujar Aan.

Dalam pelaksanaannya, diklat SPIP Integratif bagi pegawai di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ini, menghadirkan Inspektur Utama BKKBN dan Tim Fasilitator serta pengajar Pusdiklatwas BPKP. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Banten khususnya. Serta menjadikannya sebagai motor penggerak dalam penerapan SPIP di setiap kegiatan program KKBPK untuk mencapai tujuan.

Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap capaian tingkat kematangan implementasi SPIP pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten maupun BKKBN secara nasional sebagai salah satu upaya ikut andil dalam menyukseskan salah satu indikator kinerja bidang Aparatur Negara yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“Peserta diklat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang SPIP Integratif baik secara konseptual maupun dalam praktik penyelenggaraannya dan mampu menjadi motor penggerak sehingga pengimplementasian SPIP dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektifitas dan akuntabilitas seluruh program dan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan program KKBPK,” ujar Aan. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here