Aktivis FAM Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kebakaran Hutan

CILEGON, (KB).- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kota Cilegon menggelar aksi di simpang tiga Landmark Kota Cilegon, Senin (23/9/2019).

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa datang ke bunderan sambil membawa karton bertuliskan selamatkan hutan dari bahaya kebakaran, Indonesia Darurat Bahaya Kebakaran. Mereka datang sekitar pukul 20.30 WIB dan langsung menyalakan lilin sebagai simbol matinya titik terang hati nurani. Dalam orasinya mereka meminta agar pemerintah dapat memadamkan api yang membakar hutan serta RUU Petani agar ditunda.

Ketua FAM Kota Cilegon Faisal mengatakan, aksi ini adalah bentuk keprihatinan dan duka para petani juga rakyat Indonesia. Dimana hutan dan lahan dibakar serta reformasi agraria hanya retorika belaka.

“Pemerintah saat ini hanya melihat kepentingan sesaat, namun tidak memikirkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang dekat dengan kebakaran hutan. Peran pemerintah dimana?, ketika rakyatnya meminta perlindungan akibat asap yang terus menerus mereka hisap,” teriaknya.

Dia mengatakan, kaitan manusia dengan alam sangatlah erat, dimana manusia sangat bergantung kepada alam untuk melangsungkan kehidupannya. Untuk diketahui bersama, kata dia, bahwa fungsi hutan secara umum adalah sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana.

“Namun saat ini Rakyat Indonesia sedang berduka karena hutannya dibakar dan sampai saat ini belum padam. Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulanggan Bencana (BNPB) hingga Selasa (17/9/2019), karhutla di Kalimantan dan Sumatera telah menghanguskan 328.724 hektar. Jumlah tersebut terjadi sejak Januari hingga Agustus 2019. Angka tersebut terjadi dari 2.984 titik panas,” ujarnya.

Koordinator aksi lainnya Eko mengatakan, pembakaran hutan menyebabkan banyak sekali kerugian, baik materil dan non materil seperti gangguan kesehatan dan rusaknya ekosistem.

“Kemana saja kah Pemerintah kita yang sesumbar berjanji tidak akan ada peristiwa kebakaran hutan, dan apa yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.

Eko menambahkan, semua rakyat bersedih melihat kondisi yang menerpa Bumi Pertiwi saat ini, ditambah dengan realisasi agraria tidak berhasil dijalankan hingga akhir pemerintahan Jokowi.

“Petani terus menjadi korbannya, terlebih lagi dengan adanya (RUU) Pertanahan yang justru dapat mengancam kehidupan para petani. Sejauh ini kebijakan peraturan hukum lebih pro-korporasi ketimbang para petani dan rakyat yang termarjinalkan,” ungkapnya. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here