Aksi Badko HMI Jabodetabek Banten, Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Pemprov Banten

SUASANA aksi yang dilakukan Badko HMI Jabodetabeka-Banten di depan Pendopo Gubernur Banten, Jumat (5/4/2019).*

Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek-Banten menuntut dugaan kasus korupsi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten diusut tuntas. Hal tersebut disampaikan dalam aksi yang dilakukan di depan Pendopo Gubernur Banten, Jumat (5/4/2019).

Seorang massa aksi Januar Eka Nugraha menuturkan, dugaan korupsi tersebut terjadi pada APBD tahun 2017 dan tahun 2018, yaitu proyek pengadaan komputer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten, proyek pembebasan 9 titik lahan untuk membangun USB SMKN dan SMAN di Disdikbud Banten dan proyek cacat lelang pembangunan jalan dan jembatan di dinas PUPR serta Perkim.

”Tingginya kerugian negara yang ditaksir dari dugaan tindak korupsi yang melibatkan para aparatur sipil negara, menjadi bukti bahwa secara kualitatif kapasitas ASN belum meningkat,” ujarnya.

Selain dugaan korupsi, pihaknya juga menuntut agar kasus group WhatsApp yang diduga untuk pemenangan putra Wahidin Halim, Fadlin Akbar segera dituntaskan. Diketahui, dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, dalam group WhatsApps ini terdapat sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

“Usut tuntas keterlibatan beberapa kepala dinas yang masuk dalam grup WA (WhatsApp) pemenangan Fadlin (putra gubenur) calon anggota DPD-RI,” ujarnya.

Group WhatsApp itu menjadi potensi pengerahan ASN dalam rangka memenangkan Fadlin Akbar untuk menjadi anggota DPD RI Banten.

”Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra ASN tampaknya menemui ganjalan di Banten. Alih-alih meningkatkan kapasitas ASN dalam segi kualitatif, justru sebaliknya. Isu yang santer merebak ialah ASN malah berpolitik praktis dan jelas ini bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” ucapnya.

Ia meminta agar Pemprov Banten segera membenahi ASN di lingkungan Provinsi Banten yang dinilai masih bobrok. ”Tegakkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Wujudkan tata pemerintahan demokratis dan berkeadilan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, TA Gubernur Banten Ikhsan Ahmad menduga, aksi yang dilaksanakan Badko HMI Jabodetabeka Banten ini merupakan hasil provokasi pihak lain. ”Soal korupsi di Disdik saat ini sedang diproses oleh Inspektorat Banten,” ujarnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here