Akan Koordinasi dengan KBRI, Pemkab Serang Telusuri TKI Bermasalah

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten Serang akan menelusuri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah dan hingga kini masih belum pulang ke tanah air. Untuk mengatasi permaslahan itu, pemkab akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Agus Erwana, mengatakan, saat ini data TKI illegal yang bermasalah tersebut sudah ada. Pihaknya, akan mencoba mencari tahu dahulu dimana mereka tinggal. Kemudian, menelusuri keberangakatan mereka dan negara tujuannya.

“Terkait apa yang diperlukan (untuk memulangkan) mereka, nanti kami akan koordinasikan dengan KBRI. Nanti mungkin, kami cari solusi untuk diupayakan apa yang harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam memfasilitasi kepulangannya,” ujar Agus Erwana kepada Kabar Banten, Rabu (3/1/2018).

Selain itu, dirinya pun perlu mencari tahu apa yang menyebabkan mereka belum bisa pulang. Misalnya, mereka hilang kontak atau tertahan paspornya dan lainnya. Untuk mencari tahu semua itu, pihaknya perlu berkoordinasi dengan KBRI. “Atau kita tanya juga sama teman-teman yang legalnya yang satu kampung mungkin bisa membantu mencari informasi itu. Coba mungkin kami pelajari dulu,” katanya.

Dalam mengambil langkah tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dinas sosial dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jumat (5/1) mendatang. Sebab, selama ini Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah memerintahkan agar terdepan dalam mengatasi soal semacam ini. “Jumat coba kami evaluasi,” ucapnya.

Selama ini, ujar dia, pihaknya pun sudah membentuk tim untuk mencegah maraknya agen-agen illegal tersebut. Salah satunya, di Kecamatan Pontang. Tim tersebut, salah satu tugasnya menyosialisasikan terkait bagaimana mekanisme dan persyaratan berangkat menjadi TKI yang legal.  “Sebab kalau illegal permasalahannya ketika disana ada sesuatu hal, itu ngurusnya dan pertanggung jawabannya agak susah kan. Itu yang harus di ketahui dan dipelajari oleh masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya pun tidak menampik jika agen TKI illegal saat ini masih banyak berkeliaran. Menurutnya, masih banyaknya warga yang terjebak karena beberapa faktor. Pertama, masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan di bawah rata-rata. Kedua, tingkat pendidikan masyarakat pun masih belum memenuhi persyaratan.

Ketiga, masih banyaknya masyarakat yang lugu dalam menerima informasi. “Artinya informasi yang mereka dapatkan juga yang diketahuinya yang manis-manis saja,” katanya. Agus mengatakan, bagaimana pun Pemkab Serang harus bertindak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Jangan sampai para TKI itu menjadi terlunta-lunta dan tersiksa di luar negeri. “Kan kasihan,” ucapnya.

Sindikat

Menurutnya, agen TKI illegal yang saat ini beroperasi tersebut bisa dikatakan semacam sindikat. Hal itu didasarkan pada kasus-kasus yang selama ini terjadi. Bahkan jika dipelajari dari kasus Rohiyah, sindikat itu pun terjadi sampai ke bandara. “Itu dari wawancara korban sebelum dipulangkan ke orang tuanya. Nyatanya hanya melalui WA dan ditunggu, bahkan tiket pesawat sudah disiapkan. Ini sudah ada sindikat mulai dari bawah sampai atas,” katanya.

Oleh karena itu, untuk melawati sindikat, paling tidak Pemkab Serang harus menjaga mentalitas dan kemampuan warganya. Dalam artian, penjagaan itu dimulai dari lingkungan keluarga dan desa. “Mudah-mudahan yang seperti ini tidak terjadi. Modusnya juga tidak face to face melalui jaringan sosial dan elektronik, jadi tidak di datangi. Setelah mereka dapat dan tertarik baru didatangai. Ini kan modus baru,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPW SBMI Banten Maftuh Hafi Salim mengatakan, selama ini pemerintah masih terlalu membesarkan pada soal pemberdayaan TKI purna. Padahal, menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah perlindungan TKI. Sebab, selama ini Banten sudah zona merah. “Kami mendukung pembuatan perda TKI, tapi sampai saat ini belum ada,” ujarnya, Selasa (2/1/2018). (DN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here