Senin, 20 Agustus 2018

Akan Bentuk BUMD Agrobisnis, WH Isyaratkan BGD Dibubarkan

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mengisyaratkan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, PT. Banten Global Development (BGD). Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu, justru berencana membentuk BUMD baru yang akan konsen pada sektor agrobisnis pada tahun ini. “Saya sudah lupakan BGD. Saya udah bilang, selamat tinggal BGD,” kata Wahidin, seusai menghadiri paripurna DPRD beragendakan pendapat gubernur tentang empat raperda prakarsa DPRD, di KP3B, Kota Serang, Selasa (16/1/2018).

Pernyataan Wahidin tersebut dilontarkan saat menjawab pertanyaan wartawan tentang BUMD agrobisnis. Pertanyaan awak media yaitu apakah BUMD agrobisnis yang dimaksud WH masih berkaitan dengan BGD atau BUMD baru. Meski demikian, WH tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya tersebut. Ia menjelaskan, BUMD agrobisnis tersebut akan dibentuk tahun ini.

Pembentukan itu merupakan upaya pemprov dalam mengurangi intervensi tengkulak beras. “Tahun ini kita sampaikan, karena menyangkut kepentingan distribusi beras, pangan, dan pasar induk. Itu (pasar induk) kan nanti jadi tempat hasil produksi. Tidak hanya padi, sayuran, ikan,” ujarnya.

Dalam paripurna, WH mengungkapkan, salah satu penyebab mahalnya harga beras karena adanya intervensi tengkulak. Ia menilai, para tengkulak yang berasal dari luar Banten sudah jauh-jauh hari memesan gabah petani. “Jadi mereka memberikan biaya produksi, dari mulai sediakan bibitnya, sampai panennya ditongkrongin. Terus dibawa ke Karawang (gabah) diolah jadi beras, dan dijual lagi ke Banten dengan harga mahal,” tuturnya.

Menurutnya, raperda usul DPRD yakni tentang pemberdayaan petani dapat disinergikan dengan BUMD agrobisnis yang akan dibentuk tahun ini. Hanya saja, WH memberikan catatan jika poin-poin dalam raperda itu harus lebih dipertajam. “Makanya sekalian biar dibahas juga soal BUMD di dewan. Kami berharap dengan adanya BUMD itu dapat memegang otoritas tata niaga pertanian. Jadi bukan hanya beras saja, tapi termasuk hasil pertanian yang lain,” ucapnya.

Soal impor beras, WH menyesalkan kebijakan tersebut karena kedatangan beras impor nanti saat panen raya sekitar Maret. “Impor itu kan harusnya kemarin, waktu lagi engga panen. Harusnya pemerintah tanggap di situ, impor (beras) masuk jadi enggak ada kelangkaan. Kalau impor saat panen raya misalkan Maret nanti penghasilan petani jadi berkurang,” ujarnya.

Terpisah, Komisaris Utama PT. BGD Ayip Muflich menanggapi santai pernyataan WH tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan WH semata-mata untuk memotivasi BGD dalam melakukan revitalisasi.”Insya Allah tidak demikian maksud Pak Gubernur. Itu memotivasi BGD untuk merevitalisasi,” ucapnya. (RI)***


Sekilas Info

Meriahnya Perayaan HUT RI di Kramatwatu

SERANG, (KB).- Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk menyambut sukacitanya Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 73. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *