Ajukan Penangguhan, 8 Perusahaan tak Sanggup Membayar UMK 2019

SERANG, (KB).- Sebanyak delapan perusahaan di Banten mengajukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019. Delapan perusahaan tersebut menyatakan tidak mampu membayar upah buruh sesuai dengan standar pemerintah yang tertuang dalam SK Gubernur Banten tentang UMK 2019.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan, sejak dibuka pendaftaran pengajuan 22 November 2018 sampai dengan saat ini, ada delapan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2019 kepada pemprov. Kedelapan perusahaan itu berasal dari Kabupaten/Kota Tanggerang serta Kabupaten Serang.

Dalam surat pengajuannya, mereka menyatakan manajemen tidak mampu membayar upah buruh sesuai dengan standar pemerintah yang tertuang dalam SK Gubernur Banten tentang UMK 2019. Dalam mengajukan penangguhan, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan penjelasan ketidakmampuan membayar upah standar keputusan peraturan perundang-undangan berlaku.

Selain itu juga melampirkan syarat lainnya sesuai dengan Permenakertrans Nomor Kep-231.MEN/2003 tentang Penangguhan UMK. “Sejak ditetapkan UMK 2019 tanggal 21 November lalu, keesokan harinya ada yang menyampaikan penangguhan dan sampai dengan hari ini, totalnya ada delapan,” ujar Al Hamidi, Kamis (29/11/2018).

Sesuai dengan aturan, pengajuan penangguhan UMK 2019 sejak 22 November 2018 dan berakhir sampai dengan 14 Desember mendatang. Namun, pihaknya akan menunggu sampai batas akhir. “Setelah itu, pengajuannya kami proses dan teliti berkas, serta melakukan survei ke perusahaan dan pekerja setempat,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengatakan, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2019 harus melengkapi berbagai persyaratan. Antara lain naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat buruh dari perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, laporan keuangan yang di dalamnya terdapat neraca, perhitungan rugi laba beserta penjelasan untuk dua tahun terakhir, akta pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja atau buruh. Selanjutnya, data jumlah pekerja atau buruh dan jumlah pekerja atau buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan UMK dan laporan perkembangan produksi serta pemasaran selama dua tahun terakhir, dan rencana produksi serta pemasaran dua tahun ke depan.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan SK tentang UMK delapan kabupaten/kota di Banten, yakni Kota Cilegon Rp 3.913.078,44, Kota Tangerang Rp 3.869.717, 00, Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368,19, Kabupaten Tangerang Rp 3.841.368,19, Kabupaten Serang Rp 3 827.193, 39, Kota Serang Rp 3.366.512, 71, Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539,13, dan Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44. (Rifat Alhamidi/SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here