Ajukan 900 Kuota CASN, Pemkab Serang Tunggu Keputusan Kemenpan RB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menunggu keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait penambahan kuota penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk Kabupaten Serang.

Sebelumnya Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Serang memaparkan secara langsung dihadapan Mentri PANRB, Kamis (31/5/2018) terkait kebutuhan penambahan ASN dikabupaten serang minimal 900 CASN di 2018.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, permohonan kuota tersebut sudah merujuk pada skala prioritas. “Jumlah yang diajukan itu sepertiga ada di guru, sepertiga ada di kesehatan dan sisanya di dinas lain,” katanya. Senin (4/6/2018).

Saat pemaparan tersebut, kata Tatu, pihaknya berkesempatan diskusi dengan Menpan RB tentang kondisi di Kabupaten Serang. Secara garis besar Menpan cukup puas dengan pemaparan dari Pemkab Serang. “Karena kita sangat terarah permintaan formasinya tidak ngawur ke mana mana. Tapi untuk jumlah fix (kuota yang disetujui) kita belum ada. Masih menunggu, mudah mudahan sesuai yang kita minta, tapi harus memperhatikan kabupaten kota se Indonesia juga,” ucapnya.

Baca Juga: Jelaskan Kebutuhan Penambahan ASN, Bupati Serang Datangi Kemenpan-RB

Pada formasi CPNS 2018, Kabupaten Serang mengajukan sebanyak 900 orang. Sebagian besar jumlahnya ada di pendidikan dan kesehatan. “Sisanya tersebar. Itu kan untuk tenaga sipil jumlahnya masih kurang. Terus untuk inspektorat dan dinas dinas tenaga akutan masih kurang. Intinya pak mentri cukup puas,” tuturnya.

Tatu mengungkapkan, ia sengaja mengajak kepala BKPSDM, DPUPR, Disdikbud dan Kesehatan untuk memaparkan langsung kebutuhan SDM nya Kemenpan RB. “Dinas-dinas itu berkaitan dengan skala prioritas program kerjanya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang Syamsuddin mengatakan, pihaknya juga mengajukan penambahan SDM ke Bupati Serang yaitu minimal tiga orang sarjana sipil dan satu orang arsitek. “Kami butuh itu untuk di perizinan tertentu di IMB dan Site Plan, Sekarang kami tidak punya satu orang pun sarjana teknik. Jadi kebutuhan ini sangat urgent,” katanya.

Sekarang, kata Syamsuddin, jika ada keperluan untuk perizinan tertentu IMB dan Site Plan tersebut pihaknya mesti berharap ke sarjana teknik yang ada di perkim. “Jadi pengurusannya butuh waktu lama,” ucapnya. (DN/YY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here