Agama dan Masyarakat

KH. AM Romly, Ketua MUI Banten.*

Dr. H. AM Romly

Agama adalah suatu sistem kepercayaan dan amalan yang dianut sejumlah orang dan berorientasi kepada sesuatu yang suci dari dunia supernatural. Paham fungsionalis dalam sosiologi, yang umum juga dianut oleh orang beragama, menyatakan bahwa nilai-nilai transendental atau agama mempengaruhi perubahan sosial. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila memandang juga bahwa agama merupakan unsur penting dalam kehidupan.

Pendekatan fungsionalis memandang agama mempunyai sejumlah fungsi sosial yang positif. Para ahli sosiologi menurut M. Atho Mudzhar melihat sedikitnya ada lima fungsi sosial agama sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, fungsi solidaritas sosial. Agama berfungsi sebagai perekat sosial dengan menghimpun para pemeluknya melakukan berbagai ritual yang sama dan memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai yang sama. Pada gilirannya akan melahirkan identitas diri, sehingga melahirkan rasa solidaritas kelompok. Dengan fungsi ini maka bagi bangsa Indonesia agama mempunyai fungsi integrasi nasional.

Kedua, fungsi pemberi arti hidup. Dengan berpangkal pada kepercayaan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, agama mengajarkan bahwa hiruk pikuk kehidupan dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang dan lebih dalam dari batas waktu kehidupan di dunia itu sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di akhirat nanti. Agama mengajarkan bahwa menolong orang miskin itu perbuatan baik dan pelakunya akan mendapat balasan baik pula di hari kemudian nanti. Sebaliknya, segala ketidakadilan yang tidak dapat ditegakkan hari ini, akan ditegakkan pada hari kemudian nanti.

Ketiga, fungsi kontrol sosial. Nilai-nilai dan norma-norma penting dalam masyarakat dipandang mempunyai daya dorong yang lebih kuat dan lebih dalam apabila juga disebut dalam kitab suci. Nilai dan norma agama tidak terikat kepada waktu dan tempat, karena itu bagi pemeluk suatu agama maka nilai dan norma agamanya itu akan membantu memelihara kontrol sosial dengan mengendalikan tingkah laku para individu pemeluknya itu.

Keempat, fungsi dukungan psikologis. Agama memberi dukungan psikologis kepada pemeluknya ketika ia menghadapi percobaan atau keguncangan hidup.

Kelima, fungsi perubahan sosial. Agama juga memberikan inspirasi dan melicinkan jalan bagi perubahan sosial. Nilai-nilai agama memberikan standardisasi moral mengenai bagaimana sejumlah pengaturan masyarakat yang ada itu harus diukur dan bagaimana yang seharusnya.

Hubungan agama dan negara

Agama tidak hidup dalam ruang hampa. Ia hidup dalam suatu organisasi sosial besar dan berkuasa yang kita kenal sebagai negara. Negara-negara yang ada di dunia ini berdiri di atas landasan paham yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hubungan agama dan negara pun beragam.

Dalam negara berpaham liberalisme: agama menjadi urusan pribadi, dan negara tidak ikut campur dalam pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat, tidak bertanggung jawab atas pendidikan agama dan keagamaannya.

Dalam negara berpaham konservatisme: sama dengan liberalisme, agama menjadi urusan pribadi, dan negara tidak ikut campur dalam pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat, tidak bertanggung jawab atas pendidikan agama dan keagamaannya. Dalam negara berpaham sosialisme/komunisme: agama tidak boleh hidup dan berkembang, dan lembaga-lembaga keagamaan dihapuskan.

Dalam negara berpaham fasisme: agama boleh hidup, tetapi negara tidak ikut campur dalam perkembangannya. Agama cenderung diperalat untuk kepentingan politik. Namun hakekatnya fasisme adalah paham yang anti agama pula. Dalam negara berpaham teokratisme: agama menjadi dasar negara dan sumber hukum satu-satunya.

Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila: agama didorong dan dibantu untuk berkebang sebagai landasan etik dan moral pembangunan negara, tetapi negara tidak turut campur dalam masalah ajaran dan keyakinannya.

Peran lembaga sosial agama atas negara

Ada lembaga sosial agama yang lahir sebelum Indonesia merdeka yang kemudian berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan agama (ormas agama). Lembaga-lembaga keagamaan ini telah mempersiapkan bangsa Indonesia untuk berjuang dan memasuki alam Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, tidak heran apabila para tokoh lembaga-lembaga ini merasa bahwa lembaga-lembaga keagamaan adalah salah satu pihak yang memiliki saham Republik Indonesia. Di alam kemerdekaan mereka pun aktif dan sungguh-sungguh berdampingan dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, para pemimpin lembaga-lembaga ini ada yang telah berhasil mengembangkan kelembagaan profesional kerakyatan. Kelembagaan yang didukung oleh sarana dan manajemen modern yang mencakup kepada pemihakan terhadap kepentingan rakyat.

Mereka telah berhasil menggalang kelembagaan fungsional untuk menampung prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pengembangan sosial, ekonomi dan kultural bersama pada setiap komunitas. Ada lima indikator kelembagaan swadaya semacam itu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, memiliki kemampuan untuk melintaskan ajaran agama dalam realitas kemasyarakatan yang konkret dalam konteks budaya setempat. Kedua, menampung seluas-luasnya anggota dari berbagai golongan masyarakat dalam suatu komunitas (kelembagaan merupakan jembatan dalam hubungan sub kultur).

Ketiga, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, kebutuhan dan kepentingan konkret anggota masyarakatnya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pendidikan alternatif (pra sekolah, luar sekolah dan pendidikan orang dewasa), teknologi dan kesehatan masyarakat.

Keempat, swadaya murni, dalam arti mengandalkan kepada kebangkitan potensi sendiri dalam memenuhi kebutuhan bersama. Kelima, layak manajemen, artinya didukung oleh suatu organisasi dan manajemen profesional serta mampu memenuhi kebutuhan operasional secara cukup dan terus menerus.

Dengan hadirnya lembaga-lembaga sosial keagamaan dan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat seyogyanya beban negara menjadi tidak terlalu berat. Karena lembaga-lembaga ini telah melaksanakan tugas dan mengambil tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, masyarakat tidak selalu dan terlalu tergantung kepada bantuan pihak lain. Jadi nyatalah bahwa lembaga-lembaga agama telah memainkan peran institusionalnya dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas negara. (Penulis, Ketua Umum MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here