Rabu, 21 Februari 2018

Aduan PHK Sepihak PT BGD, Mediasi Masih Buntu

SERANG, (KB).- Proses mediasi perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT Banten Global Development (BGD) dengan dua eks karyawannya hingga kini belum menemui titik terang. Kedua pihak tetap mempertahankan argumentasi masing-masing.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang Ratu Ani Nuraeni mengatakan, mediasi telah dilakukan tiga kali dengan mempertemukan kedua eks karyawan tersebut dengan BGD. Namun, hasilnya masih buntu. Oleh karena itu Disnakertrans Kota Serang mengeluarkan surat anjuran.

“Melalui mediator hubungan industrial akan mengeluarkan anjuran tertulis agar PT BGD menerima kedua pekerja menjadi karyawan kembali. Tapi kalau perusahaan tetap tidak ingin mempekerjakan mereka maka perusahaan menempuh penyelesaian melalui lembaga penyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial,” ujarnya.

Ia mengatakan, surat anjuran tersebut setelah tujuh hari dikeluarkan harus dijalankan PT BGD dan kedua karyawan tersebut. Jika ada yang keberatan dengan anjuran ini, dalam tujuh hari itu dipersilakan mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. “Kalau sebaliknya yaitu dalam waktu tujuh hari tidak ada keberatan, maka kedua belah pihak dianggap menyetujui anjuran yang dikeluarkan oleh kami,” ucapnya.

Diketahui, kedua karyawan PT BGD yang merasa diPHK sepihak yaitu Miriam Budiarti dan Fatma Rama Sari. Keduanya kemudian mengadukan persoalan teresbut ke Disnakertrans Kota Serang pada 23 November 2017. Keduanya merupakan karyawan tetap yang telah bekerja selama 3 dan 4 tahun.
“Kemarin itu kan PHK tidak masuk akal.

Tiba-tiba saya dikasih surat peringatan (SP) III dari kantor pada 16 Agustus 2017. Padahal SP I dan II saja belum ada. Namun SP III itu ditulis tertanggal 10 Agustus 2017 dan diberikan di tanggal 16 Agustus 2017,” kata Miriam kepada Kabar Banten, Kamis (18/1/2018).

Ia meminta PT BGD untuk memberikan kejelasan terhadapnya dan rekannya tersebut. Ia tak mempersoalkan jika mereka nanti harus memulai karier dari level terendah. “Kalau memang harus dipekerjakan lagi ya siap saja, walaupun dari nol lagi. Yang penting ada kejelasan saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Miriam dianggap lalai dengan sengaja tidak melaporkan pajak penghasilan (PPh) 21 tahun 2016. Selain itu, melakukan kesalahan perhitungan PPH 21 tahun 2015 sehingga menyebabkan laporan SPT masa dan tahunan PPH 21 harus direvisi dan menyebabkan form yang dibuat tidak sesuai dengan semestinya. Sehingga ia diminta bertanggungjawab untuk membayar denda keterlambatan pajak sekitar Rp 50 juta.

“Kalau di-PHK saya tetap dapat pesangon, tapi harus bayar denda pajak. Harusnya denda pajak itu kan direksi yang membayar, bukan saya. Saya hanya menjalankan kebijakan direksi yang lama saat itu,” tuturnya. Sementara, belum diperoleh keterangan dari PT BGD. Kabar Banten berusaha menghubungi Direktur Utama PT BGD Agus Ruswendi dan Sekretaris Intan Soraya melalui sambungan telefon. Namun, keduanya tidak merespon. (TM)***


Sekilas Info

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk

SERANG, (KB).- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kampung Tinggulun, Desa Cijeruk, Kabupaten Kibin, Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *