Adu Domba Pemerintah Kolonial Belanda

KH. AM Romly, Ketua MUI Banten.*

Dr. H. AM Romly

Suatu ciri khas dari politik imperialis dan kolonialis untuk memperkokoh kedudukan dan cengkraman kuku penjajahannya di suatu negara yang dijajahnya adalah dengan menjalankan politik divide et impera. Mereka mengadu domba antara satu suku dengan suku lainnya, sekte dengan sekte lainnya, ras dengan ras lainnya, sehingga rakyat negara tersebut menjadi terpecah belah, sehingga potensi nasional mereka menjadi lemah.

Dengan terpecah belahnya serta lemahnya kekuatan dan persatuan rakyat negara yang terjajah itu, maka perhatian rakyat tidak begitu tajam menyoroti praktik-praktik jahat untuk melawan dan mengusir kaum penjajah, karena rakyat tenggelam dalam suasana persengketaan dan permusuhan terus-menerus sepanjang masa.

Demikian pula kaum kolonialis Belanda, selama mereka berkuasa di Indonesia, politik devide et impera (verdeel en heers) digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Politik seperti ini dijalankan pula di dalam masalah-masalah agama dan keyakinan agama, ialah dengan mengadu domba antara golongan agama yang satu dengan golongan agama yang lain.

Pemerintah kolonial memberikan pelayanan atau bantuan lebih banyak kepada suatu golongan, dan merintangi serta menghalang-halangi gerakan atau perkembangan agama yang lain. Akibatnya di antara golongan-golongan agama di Indonesia timbul rasa tidak adil.

Pelayanan kepada umat Islam dipecah-pecah

Kalau dilihat sepintas lalu seakan-akan Pemerintah Hindia Belanda dahulu adalah netral dalam menghadapi soal-soal agama, seolah-olah terbatas dalam segi kepentingan undang-undang dan ketertiban umum saja. Maka untuk menjaga dan mengawasi kepentingan udang-undang dan ketertiban umum itu, oleh Pemerintah Belanda urusan Agama Islam dilaksanakan oleh berbagai Departemen/Instansi/Kantor.

Penyelenggaraan urusan keagamaan oleh setiap Departemen/Instansi/Kantor tersebut sudah barang tentu disesuaikan dengan kepentingan politik Belanda sendiri. Urusan haji, perkawinan, pengajaran agama, zakat fitrah, urusan masjid, pengangkatan penghulu dan lai-lain diurus oleh Departement van Binnenlandsche Zaken (Departemen Dalam Negeri).

Soal Mahkamah Tinggi, Raad Agama (Peradilan Agama) serta penasihat-penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Soal pergerakan agama diurus oleh Kantoor voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken (Kantor Penasehat Urusan Pribumi dan Agama Islam), dan sejak tahun 1922 diubah menjadi Kantoor voor Inlansche Zaken (Kantor Urusan Pribumi).

Soal peribadatan diurus oleh Departement van Onderwijs en Eredients (Departemen Pengajaran dan Peribadatan). Artinya urusan agama pada zaman penjajahan Belanda sengaja dipecah-pecah pengurusannya oleh bermacam-macam kantor/instansi/ departemen, tidak disatukan di bawah satu departemen.

Sikap netral terhadap urusan agama menunjukkan, seolah-olah Pemerintah Hindia Belanda tidak mencampuri urusan agama atau keyakinan agama, yang dianut oleh rakyat Indonesia, dan mereka seolah-olah memandang dan memperlakukan semua agama dengan ukuran yang sama. Tetapi dalam praktiknya, jauh berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Di balik campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan agama terdapat motif politik yakni mempergunakan agama sebagai beleid atau kebijakan dalam rangka memperkokoh sendi-sendi kekuasaan penjajahan.

Perlakuan diskriminatif

Pada ranah politik lokal, Pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan bahwa golongan Nasrani (Katholik dan Protestan) dijamin hak hidup dan kedaulatan atas gereja dan organisasi keagamaannya dengan keharusan adanya izin bagi guru-guru agama, pendeta dan petugas missi/zedning dalam melakukan pekerjaan di daerah.

Namun di sisi lain, perlakuan berbeda diterapkan terhadap umat Islam. Dalam Staatsblad 1927 Nomor 156 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Hukum Asosiasi Gereja-gereja atau yang dikenal dengan Kerk Ordonantie 1927, gereja-gereja di Indonesia otomatis menjadi badan hukum. Sedangkan organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi Islam, untuk menjadi badan hukum harus melalui prosedur sangat sulit dan berliku-liku sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan.

Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara mencatat sepuluh penindasan kolonial Belanda terhadap umat Islam, sejak zaman VOC hingga Pemerintahan Hindia Belanda. Pertama, Korte Verklaring, menghapuskan kekuasaan politik Islam. Kedua, monopoli, menghapuskan hak pemasaran bagi umat Islam. Ketiga, kewajiban kerja rodi dan pembayaran berbagai macam pajak.

Keempat, Regeringsreglement, penghalang hak berkumpul dan berorganisasi umat Islam. Bagi umat Islam, kalau mendirikan organisasi diwajibkan mendapatkan Badan Hukum dengan batasan waktu 29 tahun. Kelima, Ordonansi Agama, melarang aktivitas agama non-Protestan. Keenam, Ordonansi Guru, penghambat kebebasan pengajaran. Ketujuh, Ordonansi Sekolah Liar, penghambat aktivitas sekolah swasta.

Kedelapan, Ordonansi Haji melarang Pangreh Praja, Sultan, Ambtenar melaksanakan ibadah haji, dan mempersulit umat Islam dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Haji. Kesembilan, Ordonansi Perkawinan, sistem perncatatan pernikahan yang bertentangan dengan sistem perkawinan berdasarkan syariat Islam. Kesepuluh menghapuskan segenap hak usaha umat Islam di bidang niaga, transportasi darat, laut dan udara.

Tantangan ini menimbulkan kesadaran kesamaan sejarah pada kalangan umat Islam, terutama Ulama di seluruh Nusantara Indonesia. Tumbuhnya kesadaran kesamaan lawan – common enemy, yakni penjajah Belanda dengan pembantu-pembantu setianya. Menurut istilah Harry J. Benda menjadikan umat Islam sangat sadar terhadap penindasan pemerintah Kristen dengan politik Kristenisasinya.

Sampai dengan pecahnya Perag Asia Timur Raya, 1941-1945, Ulama tidak tergoyahkan terbawa hanyut oleh sikap politik Pribumi nonreligius dan sekuler anti Islam: Parindra, Gerindo, Parpindo. Apalagi dengan Partai Kristen dan Partai Katholik yang dipimpin oleh orang-orang Belanda yang berpihak kepada penjajah Belanda.

Para Ulama dan Pimpinan Partai Politik Islam dalam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dapat menentukan kesatuan sikap politiknya, mandiri, tidak lagi bergantung kepada Saudi Arabia, Mesir dan Turki sekuler yang berpihak kepada Sekutu. (Penulis, Ketua Umum MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here