Sabtu, 26 Mei 2018

Ada Potensi Jaringan Terorisme, Polda Banten Kantongi Data Alumni Suriah

SERANG, (KB).- Kapolda Banten, Brigjen Listyo Sigit Prabowo, sudah mengantongi data warga Banten yang pernah ke Suriah atau disebut dengan alumni Suriah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan aksi pencegahan terhadap potensi jaringan terorisme di beberapa titik di Banten.

“Ya ada (datanya), tapi bukan konsumsi untuk kawan-kawan,” ujar Kapolda Banten, seusai pertemuan dengan TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Banten mengutuk keras aksi terorisme di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (15/5/2018).

Kapolda juga mengatakan ada beberapa titik yang berpotensi jaringan terorisme. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan aksi pencegahan. “Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengawasan, pemantauan dan tentunya daya tangkal terhadap masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, pihaknya bersama TNI dan BIN memiliki batasan-batasan dalam mencegah aksi terorisme. Padahal, dikatakan Listyo, pihaknya tahu siapa-siapa saja yang berpotensi. Namun tanpa adanya bukti, pihak kepolisian tidak bisa menindak secara hukum.”Oleh karena itu, tentunya kami sangat berharap kita diberikan payung hukum untuk bisa melakukan langkah-langkah yang lebih luas,” katanya.

Lumbung teroris 

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membenarkan bahwa Banten merupakan daerah yang dicap sebagai lumbungnya teroris. Bahkan menurutnya secara faktual banyak juga yang mengatakan Banten dan Jawa Barat merupakan produsen teroris.

“Itu sih bukan stigma, memang secara faktual Banten dan Jawa Barat orang bilang sebagai produsen. Jadi tentunya kita pikir dengan pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan bersama insya Allah berkurang,” ujar WH kepada awak media seusai pertemuan dengan TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Banten mengutuk keras aksi terorisme di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (15/5/2018) siang.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Banten Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, Danrem 0602 Maulana Yusuf CZI Letkol Budi Hariwanto, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, Ketua MUI Provinsi Banten A.M Romli, kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten Bazari Syam dan beberapa stakeholder di Provinsi Banten.

Sehingga menurutnya, dibutuhkan pendekatan dan aksi sosial bersama untuk menghilangkan stigma tersebut dari Provinsi Banten. Pendekatan tersebut dengan menggerakkan penyuluh dari Kanwil Kementerian Agama serta pembinaan di tingkat paling rendah oleh RT/RW.

“Untuk bersama-sama bersosialisasi, bersama-sama menyadarkan membatasi ruang gerak mereka dengan persuasif, tadi dengan sosialisasi,” ucapnya.

Dikatakan WH, paham-paham yang radikal memang ada di semua agama. Paham-paham yang merasa paling benar tersebut memang ada kebenarannya, terlebih menurutnya ada organisasi global ISIS yang menjadi sebuah gerakan global saat ada kesamaan isu.

“Jadi Pak Kiai dengan tugasnya menjelaskan, mencerdaskan pikiran-pikiran pemahaman mereka yang spontan itu, apa sih jihad yang sebenarnya? Karena pengkafiran-pengkafiran itu bagi mereka bukan hanya kepada luar Islam, tapi orang Islam yang tidak mau memahami ajaran mereka, mereka juga sebut kafir,” tuturnya.

Anggaran penanggulangan

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pihaknya mengusulkan dan disepakati antara legislatif bersama eksekutif bahwa Provinsi Banten akan menganggarkan 1 persen APBD untuk penanggulangan aksi terorisme.

“Kami menyepakati tadi dengan Pak Gubernur bahwa untuk mengantisipasi radikalisme dan teroris di Provinsi Banten, kami akan menganggarkan 1 persen dari APBD untuk penanggulangan bencana teroris dan radikalisme,” katanya.

Anggarannya, dikatakan Asep, akan disebar pada instansi yang bisa melakukan pencegahan terorisme seperti MUI, FKUB, BIN, BNN, Kesbangpol dan lain-lain. “Nanti kita tunggu undang-undang pengesahan kita bikin Perda nya kita slot anggarannya 1 persen lah kita canangkan dan Pak Gubernur sepakat,” ucapnya.

Menurutnya, DPR harus segera merampungkan undang-undang anti terorisme karena Polri dan TNI terkendala oleh payung hukum yang belum rampung tersebut dalam proses penanggulangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan rujukan dalam membuat aturan tentang terorisme. “Apalagi Provinsi Banten tadi disebutkan itu menjadi produsen atau segala macam,” katanya. (Masykur/FI)*


Sekilas Info

Dishub Cek Kelaikan Angkutan Lebaran 2018, Empat Terminal Disasar

SERANG, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten segera mengecek kelaikan kondisi angkutan umum untuk menghadapi arus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *