Minggu, 22 Juli 2018
Tersangka kasus tunjangan daerah berinisial AA, menyampaikan pernyataan ke wartawan di Rutan Pandeglang, Kamis (12/4/2018). Dia janji akan membongkar fakta keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.*

AA Janji Bongkar Kasus Tunda

PANDEGLANG, (KB).- Salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunjangan daerah (Tunda) guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011-2014, berinisial AA mengatakan akan membuka fakta lain dalam persidangan kasus tunda yang sedang dihadapinya.

Mantan Kepala Disdikbud Pandeglang ini juga berjanji akan membongkar indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 11.9 miliar. Hal itu dikatakan AA ke sejumlah wartawan saat berada di Rutan Klas IIB Pandeglang, Kamis (12/4/2018).

AA juga menuturkan, penetapannya sebagai tersangka hingga dijebloskan ke tahanan merupakan salah alamat. Selain itu, dia mengaku tidak mengetahui perihal adanya penggelembungan data penerima dana tunda. Apalagi, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Disdikbud, hanya melanjutkan kepemimpinan kepala dinas sebelumnya.

“Harus terbuka dan wajib dibuka. Hanya orang (maaf) tolol yang engga membuka ini ketika dihukum. Kami kan tidak tahu ada penggelembungan, karena kami hanya melanjutkan (kepemimpinan),” tutur AA.

Dia melanjutkan, dugaan korupsi dana Tunda disinyalir telah terjadi sejak tahun 2010 dan baru terkuak ditahun 2015. Terlebih selama menjabat, AA meyakini mekanisme pengajuan data penerima tunjangan bagi guru itu, sudah dilakukan sesuai aturan.

“Apalagi ini ada dari tahun 2010 dan ditemukan di tahun 2015. Sedangkan saya menjabat mulai tahun 2012-2013. Kalau berdasarkan mekanisme, pengajuan dana Tunda sesuai dengan aturan. Tetapi hanya anehnya saya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengapa meloloskannya. ”Kita hanya nominatif pegawai, padahal dinas lain kan harus by name by address. Ini ada apa,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut AA, hingga kini tidak ada satupun pegawai BPKD yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski sejumlah nama sudah diperiksa. “Mengapa tim verifikator itu bisa lolos, itukan jadi tanda tanya. Itupun saya mengetahuinya setelah jadi tersangka. Pengusutan kasus ini pun hanya tahun 2012-2014. Kemana tahun sebelum dan sesudahnya? Kenapa itu (Kepala Dinas) tidak muncul,” ucapnya.

Meski mengaku akan membuka semua fakta dalam persidangan, namun AA belum berpikir mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ia hanya berharap, kesaksian utuh dalam persidangan nanti dapat membuka mata masyarakat perihal dalang utama dibalik kasus tersebut. “Saya akan buktikan di pengadilan, itu kan justice collaborator namanya. Saya tidak boleh menuduh, tetapi saya rasa Anda yang lebih tahu,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Akademisi UNMA Banten, Eko Supriatno menekankan agar aparat penegak hukum mengungkap relasi hubungan yang terbangun antara tersangka dengan BPKD, dan pejabat yang menandatangani berkas pencairan pada tahun 2011-2015. Karena ia menilai, relasi itu patut dicurigai karena memiliki hubungan yang kuat.

“Relasi disdikbud dengan DPKA (sekarang BPKD) dan yang turut meneken SP2D patut dicurigai. Karena Kejari akan dinilai aneh kalau tidak melihat relasi itu. Relasi terkait dalam kasus korupsi bisa dilihat dari hubungan antar hubungan. Kejari Pandeglang harus ungkap bagaimana hubungan antara konteks-konteks relasi itu,” ujarnya.

Oleh karenanya, Eko mendesak agar Kejari segera meningkatkan kasus tersebut jika sudah menemukan dua alat bukti yang kuat untuk menjerat para pejabat yang diduga ikut memuluskan jalannya korupsi Tunda. Seperti diketahui, Kejari Pandeglang resmi menahan 4 (empat) tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunjangan daerah (Tunda) guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2011-2015, Selasa (10/4/2018). Para tersangka tersebut hingga kemarin sore di tahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang.

Baca Juga: Kejari Pandeglang Tahan 4 Tersangka Kasus Tunda

Keempat tersangka yang ditahan tersebut berinisial AA, mantan Kepala Disdikbud, NH mantan Sekretaris Disdikbud. Kemudian RY adalah mantan bendahara pengeluaran pembantu disdikbud dan IN mantan staf kegiatan disdikbud. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, Nina Kartini mengungkapkan, penahanan empat tersangka tersebut pada Selasa (10/4/2018) sore. Penahanan itu setelah Kejari menerbitkan BAP penelitian tersangka dan BAP pemeriksaan barang bukti.

Dua ruangan

Sementara itu, Kepala Rutan kelas IIB Pandeglang, Heri Kusrita membenarkan, pihaknya mendapatkan titipan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunjangan daerah (Tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2012-2014 resmi ditahan di Rutan Klas IIB Pandeglang.

Para tersangka masuk Rutan sejak Selasa (10/4/2018). Keempat tersangka tersebut ditahan di ruang berbeda. Karena dari empat tersangka, dua di antaranya wanita. “Untuk dua tersangka, AA dan NH berada di Ruang Mapenaling (Masa pengenalan lingkungan) dan dua lainnya, yaitu IN dan RY di ruang khusus perempuan,” kata Heri Kusrita kepada wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Heri, sejak tersangka ditahan di rutan tidak menemukan adanya perilaku yang mengganggu dari para tersangka. Dia menegaskan, tidak memberlakukan khusus mesti di antara mereka ada yang merupakan mantan pejabat di instansi pendidikan.

“Sejauh ini perilaku mereka baik, tidak berbuat yang macam-macam. Kami juga tidak memperlakukan spesial ke mereka. Dari berkas yang dilimpahkan dari Kejari, mereka akan ditahan selama 20 hari,” ucapnya. Dalam waktu bersamaan sejumlah pegawai dari Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Pandeglang, datang ke Rutan untuk menjenguk para tersangka. (IF)*


Sekilas Info

Teliti Burung Endemik Jawa, Pengamat Asing Kunjungi Kawasan Tahura Carita

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah pengamat asing asal Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis dan Jerman meneliti jenis burung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *