93 Persen Pekerja Informal di Banten Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan

SERANG, (KB).- Sebanyak 93 persen pekerja sektor informal di Provinsi Banten belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja tersebut terdiri dari berbagai profesi diantaranya nelayan, petani, atlet, dan pedagang kaki lima yang bekerja secara mandiri bahkan pekerja non-ASN atau honorer.

Hal tersebut dikatakan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten, Ir Eko Nugriyanto pada kegiatan seminar ‘Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan’ yang bertema “Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Provinsi Banten” di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (7/8/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan data BPS dan dikuatkan oleh data Disnaker Provinsi Banten, bahwa di Provinsi Banten ada 5,6 juta angkatan kerja, beberapa ratus ribu diantaranya adalah pegawai negeri, TNI dan Polri. “Hampir 5,2 juta pekerja itu adalah diluar ASN, TNI dan Polri atau sekitar 2,4 juta pekerja sektor formal dan 2,4 juta lainnya pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 200 ribuan pekerja yang tercover BPJS Ketenagakerjaan atau 93 persen pekerja sektor informal belum tercover BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Eko.

Ia mengatakan, ketika kita memutuskan pilihan untuk berkarya dan bekerja, ada resiko yang harus dihadapi, diantaranya kecelakaan, sakit, bahkan kematian. Untuk itu pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Ini masih perlu edukasi mengenai pentingnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dari premi atau istilah di BPJS Ketenagakerjaan itu iuran, sangat terjangkau untuk yang bukan penerima upah,” ujar Eko.

Untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya jaminan sosial itu adalah tangungjawab kita semua. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial. Jadi, kita harus terus membangun kesadaran mereka (pekerja informal) untuk mendapatkan perlindungan. “Kesadaran itu terkadang muncul ketika resiko terjadi, itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin membangun kesadaran ketika resiko itu belum muncul atau terjadi dan itu tugas kita semua,” ujar Eko.

BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan upaya-upaya menyasar pekerja informal salah satunya melakukan kolaborasi dengan industri dan berbagai lembaga begitu juga perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap terus menggaet peserta dari sektor formal yan belum tercover.

Eko menjelaskan, bahwa skema jaminan sosial di Indonesia dan Asia itu adalah ‘full penditc’ atau dengan pendanaan sendiri. Tapi, bagi yang tidak mampu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan biaya baik dari APBN maupun APBD. Untuk APBN, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dan kajian-kajian dengan Bapenas supaya ada penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Ketenagakerjaan karena selama ini PBI hanya untuk BPJS Kesehatan.

“Kita ingin juga ada PBI yang dianggarkan dari APBN untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk program-program BPJS Ketenagakerjaan baik itu jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, jaminan kematian maupun jaminan hari tua dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah fiskalnya belum cukup, bisa juga dari lembaga-lembaga yang memang terkait dengan pemerintah. Misalnya BUMN ataupun BUMD melalui dana CSR nya untuk bisa memberikan perlindungan kepada pekerja itu,” ujar Eko.

Sementara, untuk pekerja non-ASN yang ada di Provinsi Banten sebagian sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan tapi memang belum semua. Untuk iurannya dibayarkan oleh dinas dimana pekerja tersebut berada termasuk sejumlah guru honorer SD dan SMP yang ada di kota/kabupaten di Provinsi Banten juga dibayar oleh pemerintah kota/kabupaten, walaupun belum semua. “Kami berharap, ada peraturan daerah (perda) yang memberikan penguatan perlindungan terhadap pekerja non-ASN ataupun yang lainnya,” ujar Eko.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar menyambut baik apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan mahasiswa terkait dengan jaminan sosial. “Ini merupakan bagian dari kontribusi membangun Provinsi Banten dalam arti luas dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan bagian dari formulasi pihaknya untuk mengambil kebijakan kedepannya,” ujarnya.

Hadir dalam seminar tersebut sejumlah narasumber diantaranya Sekda Provinsi Banten Al Muktabar sekaligus membuka seminar, Praktisi Hukum yang juga ketua IKA Untirta Asep Abdullah (narasumber), Aktivis Sosial Liza Muntarah (narasumber), Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan Timboel Siregar (narasumber), Asisten Deputi dan Perwakilan Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Provinsi Banten, serta ketua dan perwakilan organisasi mahasiswa di Provinsi Banten sebagai peserta seminar.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan kepada mahasiswa dan penandatanganan petisi dukungan mahasiswa dan pemuda terhadap perlindungan para pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Ridho)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here