81 Bidang Tanah Puspemkab Serang Belum Selesai Divalidasi

Hamparan lahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang masih dipenuhi rumput liar, Rabu (9/1/2019).*

SERANG, (KB).- Sebanyak 81 dari total 83 bidang tanah untuk pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang belum selesai divalidasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), akibatnya pembebasan lahan tersebut diluncurkan di 2019 dan pembangunan fisik puspemkab Serang diperkirakan mundur ke 2020.

“Jadi, di 2018 itu teranggarkan Rp 32 miliar, tapi tahun ini baru terbebaskan sesuai validasi dari BPN baru dua bidang. Jadi, ada sisa yang kami luncurkan sekitar Rp 31 miliar, tetap kami luncurkan ternyata di BPN masih belum selesai sampai akhir tahun. Nanti jumlahnya dengan anggaran 2019 sudah tersedia juga,” kata Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Serang, Yani Setyamaulida kepada Kabar Banten, Rabu (9/1/2019).

Ia menuturkan, semua lahan yang belum selesai tersebut, seluruhnya berada di Desa Cisait, sedangkan untuk pembangunannya, kemungkinan akan dilakukan pada 2020. “Rencananya di Cisait hampir seluruh gedung pemda ada di sana, mungkin lebih banyak porsinya di Cisait,” ujarnya.

Untuk proses penyelenggaraan pengadaan lahan tersebut, ucap dia, ada empat tahapan, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tinjau hasil. Untuk tahapan perecanaan dan persiapan sudah selesai dilakukan.

“Sekarang pelaksanan. Itu dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanah yang ketuanya kepala BPN, jadi diawali dengan pendataan sudah, appraisal sudah, musyawarah sudah, sekarang BPN sedang validasi. Dari sana ada 83 bidang baru terealisasi 2 bidang saja. Yang lain masih di BPN, prinsipnya pemda dari BPN finalnya apa ya kami tindak lanjuti,” tuturnya. Ia berharap, pada 2019 proses pembebasan lahan tersebut, bisa selesai seluruhnya.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang, Suherlan mengatakan, untuk Puspemkab saat ini dia sudah melakukan review masterplan dengan perencanaan satu gedung OPD. “Kalau hasil rapat itu gedung Bappeda yang didahulukan. Kalau gedung dewan dan pendopo ditunda, jadi bertahap,” katanya.

Ia menuturkan, untuk saat ini masih menunggu hasil pembebasan lahan. Sebab, belum semua lahan terbebaskan, sehingga belum ada satu blok yang benar-benar steril bisa dibangun gedung. “Alasan dipilih Bappeda dulu, itu unsur pimpinan yang menentukan, kami pelaksana hanya melakukan eksekusi terhadap kebijakan pimpinan. Kalau biayanya kemarin sekitar Rp 10 miliar untuk satu gedung dua lantai. Total luasnya 3.000 meter persegi, jadi satu lantainya 1.500 meter persegi,” ujarnya.

Ia mengatakan, luas lahan puspemkab keseluruhan ada 65 hektare, namun sampai saat ini baru sekitar 45 hektare yang terbebaskan. Disinggung tentang pembangunan fisik, dia menuturkan, rencananya fisik tersebut, akan dibangun tahun ini. Namun, karena persoalan lahan belum steril untuk bisa dibangun dalam satu blok, maka rencana tersebut di-pending.

Rencananya, ucap dia, puspemkab akan dibuat dalam 4 blok dengan satu blok ada 6 gedung dan sesuai kebutuhan.
Sementara, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk pembangunan puspemkab seharusnya sudah dianggarkan di tahun ini untuk satu gedung. Namun, ketika dilihat untuk satu gedung belum ada spot yang beres dan dikhawatirkan jadi persoalan di masyarakat.

“Jadi, tidak ada yang satu hamparan, ada yang satu hamparan, tapi dekat ke tol. Sekarang ada jalan tol juga melintas nempel ke puspemkab, jadi kami ada perubahan untuk layout kantor puspemkab sendiri. Sejak ada tol itu, bentuknya berubah, karena tadinya di depan, kini ke belakang, karena terlalu nempel ke tol,” tuturnya. (DN)*

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here