80 ASN di Pandeglang Dikerahkan Pantau Pemilu 2019

PANDEGLANG, (KB).- Sebanyak 80 aparatur sipil negara (ASN) setingkat kepala dinas dan camat ditugaskan untuk memantau proses persiapan hingga pemungutan suara pada Pemilu legislatif dan Pilpres yang akan digelar 17 April 2019.

Para pejabat tersebut mulai bekerja sehari sebelum pencoblosan hingga sehari setelah proses pemungutan suara.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Tatang Effendi mengatakan, 80 ASN yang ditugaskan memantau pemilu yakni yang masuk dalam Tim Desk Pemilu berasal dari berbagai satuan kerja. Mulai dari kepala dinas hingga 35 camat se-Kabupaten Pandeglang.

“Memang seluruh anggota Desk Pemilu sudah diarahkan untuk menciptakan sinergitas dengan penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar, sukses dan kondusif,” kata Tatang Effendi, Jumat (12/4/2019).

Meski demikian, lanjut Tatang, peranan Tim Desk Pemilu tidak sama dengan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena Tim Desk hanya sebatas melakukan pemantauan. Sedangkan Bawaslu lebih kearah penindakan pelanggaran selama proses tahapan Pemilu.

“Nanti, Tim Desk ini difokuskan untuk melakukan monitoring sebelum pemungutan dan setelah pencoblosan untuk bergerak semua ke lapangan. Diharapkan tim ini langsung monitoring kelengkapan logistik dan monitoring pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman dan lancar,” ujar Tatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, kehadiran Tim Desk diharapkan bisa menyosialisasikan proses pemilu sehat, jujur kepada masyarakat. Sebab, Tim Desk terdiri dari Kepala OPD hingga camat, sehingga diharapkan bisa turut mentransferkan informasi kepada kepala desa maupun perangkat kecamatan.

“Kita harapkan, Tim Desk ini menunjang kelancaran tahapan Pemilu saat pemungutan suara. Semoga ini bisa tersosialisasikan ke bawah, mengingat keberadaan Tim Desk meliputi camat. Selain itu, Desk Pemilu diharapkan bisa turut mentransferkan informasi kepada kades maupun perangkat kecamatan,” ucapnya.

Menurut Ade, peran Desk Pemilu ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pemilu. Karena Pemilu bukan hanya persoalan penyelenggara, tetapi juga amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pemilu. Pemilu bukan hanya persoalan penyelenggara, tetapi juga amanat UU No. 7, bahwa Pemkab wajib memfasilitasi pemilu agar berjalan lancar dan damai,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here