8 Nama Lolos Asesment Lelang Sekda Banten, Pengamat: Pejabat Internal Dinilai Berpeluang

SERANG, (KB).- Proses seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten telah melewati tahap pengumuman hasil asesment. Dari hasil asesment tersebut, 8 nama pejabat yang dinyatakan lolos dalam hasil seleksi penilaian lelang Sekda Banten tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Sekda Banten telah mengumumkan 8 nama pejabat yang dinyatakan lolos tahap asesment di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 8-9 Januari 2019.

Dari delapan pejabat tersebut, 5 di antaranya dari internal Pemprov Banten dan sisanya berasal dari pejabat kementerian, lembaga riset negara dan pejabat dari Pemkot Tangerang. Kelima pejabat internal di lingkungan Pemprov Banten adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Al Hamidi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Komari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) M. Husni Hasan dan Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi.

Sedangkan tiga nama pejabat di luar lingkungan Pemprov Banten yaitu Ketua Widyaiswara Pusat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Al Muktabar, profesor riset dari Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) Lili Romli dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang Mohamad Rakhmansyah.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta Agus Sjafari menilai, pejabat internal Pemprov Banten lebih berpeluang untuk ditunjuk mengisi jabatan sebagai Sekda Banten. Sebab, menurutnya, pejabat internal tidak memerlukan penyesuaian kembali dalam melakukan kinerja di lingkungan Pemprov Banten.

“Dari penilaian saya, calon-calon internal itu lebih berpeluang dibandingkan dengan calon dari luar. Mereka (calon internal), pastinya juga sudah punya kedekatan emosional dengan gubernur sebagai pemegang kebijakan,” kata Agus saat dihubungi Kabar Banten, Kamis (31/1/2019).

Namun demikian, kata Agus, peluang calon Sekda Banten sepenuhnya akan bergantung kepada pilihan Gubernur Wahidin Halim. Sebab, meski lelang sekda dilakukan melalui seleksi profesional, keputusan terakhirnya akan ditentukan oleh WH yang disebut sebagai user dari pejabat negara tersebut.

“Keputusannya bergantung gubernur. Pastinya gubernur juga sudah memiliki pandangan sendiri siapa yang mau dia pilih. Walaupun prosesnya melalui mekanisme yang profesional, tapi pada akhirnya akan bergantung dari pilihan gubernur,” ujarnya.

Namun selama memimpin Banten dalam kurun waktu hampir dua tahun, Agus menilai WH memiliki karakter yang menginginkan pejabatnya punya kualitas dan kemampuan komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah. Jika melihat itu, Agus memprediksi WH akan menjatuhkan pilihannya kepada pejabat Pemkot Tangerang karena alasan kedekatan emosional dan memiliki latar belakang daerah yang sama.

“Ada asumsi yang menarik dari saya. WH itu tergolong pemimpin yang ingin punya pejabat berkualitas dan punya kedekatan emosional dengannya. Kalau asumsi ini benar, saya kira pejabat dari Kota Tangerang itu yang lebih berpeluang. Dia sepertinya sudah punya komunikasi intensif dengan WH,” tuturnya.

Meskipun begitu, Agus mendorong agar figur sekda terpilih merupakan pejabat yang memiliki kompetensi yang cocok. Sebab, pejabat yang akan mengisi kekosongan tersebut harus bisa menjabarkan visi misi dan program kerja dari pimpinan daerah di Banten dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

“Figurnya harus yang sesuai, karena banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemprov untuk menuntaskan program kerjanya selama di bawah kepemimpinan Pak WH dan Pak Andika,” kata Agus.

Berharap transparan

Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni juga mendorong agar sosok sekda yang akan dipilih nantinya bisa seirama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Tujuannya, agar bisa memudahkan pimpinan daerah dalam mendukung realisasi program pembangunan di Provinsi Banten.

Selain itu, ia juga berharap agar proses seleksi jabatan sekda bisa dilakukan secara transparan. Siapa pun yang terpilih, nantinya memang merupakan figur yang memiliki kemampuan dan keunggulan dari calon-calon lainnya.

“Sekda kan tugasnya jadi tangan kanan gubernur. Pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal juga karena ada peran sekda. Maka dari itu, kami menginginkan agar prosesnya juga dilakukan secara transparan dan terbuka. Rugi kita kalau perekrutannya dilakukan secara tertutup dan hanya atas dasar kedekatan saja tanpa melihat kemampuan dari calon yang mendaftar ini,” kata Ali. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here