73.000 Warga Banten Jadi TKI

SERANG, (KB).- Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, warga Banten yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui jalur resmi mencapai 73.000 orang. Namun, mereka yang bekerja ke luar negeri dengan menempuh jalur ilegal, jumlahnya diperkirakan 3 kali lipat atau mencapai 219.000 orang.

Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Indra G Gumelar mengatakan, warga Banten yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI melalui jalur resmi mencapai 73.000 orang.

“Kebanyakan berasal dari Kabupaten Serang dan Tangerang. Adapun Kabupaten Serang meliputi Pontang, Carenang, Lebakwangi, Tanara, Bojonegara dan Padarincang,” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui setelah acara pelayanan satgas pencegahan TKI non prosedural kegiatan pembinaan dan penempatan tenaga kerja di Kecamatan Kramatwatu, Selasa (16/7/2019).

Sedangkan untuk yang tidak resmi, dirinya mengaku tidak memiliki data. Namun, perbandingannya antara yang resmi dan tidak resmi adalah 1 banding 2 (1 resmi dan 3 tidak resmi). “Dikali tiga saja, itu kelihatan dari remiten Bank Indonesia dana dari luar negeri yang masuk ke kita,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) pemasukan dana dari luar negeri hampir mencapai Rp 3,5 triliun. Nilai itu berasal dari warga Banten yang ada di luar negeri yang menyuplai dana ke keluarganya di Banten. “Intinya berarti banyak sekali warga kita ini yang bekerja di luar negeri, tapi fakta data yang ada bahwa tenaga kerja yang kerja di sana itu tidak sebanyak itu. Kalau dibanding jumlah yang terdata itu mungkin satu banding tiga, tiganya itu yang ilegal dan yang satunya legal atau resmi,” ujarnya.

Indra mengatakan, kebanyakan TKI tersebut bekerja di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Dubai. Sedangkan tahun 2014 mengalami moratorium, dihentikan dulu untuk 19 negara. “Khususnya Uni Emirat Arab itu tidak boleh ada TKI yang ke sana. Jadi kalau setiap tahun ada yang ke sana otomatis dia menggunakan fasilitas non prosedural, karena pasti ditolak. Modusnya gak ada lagi dia melakukan ibadah umrah, tapi dia tidak balik lagi,” katanya.

Adapun yang memberangkatkan, kata dia, bukan hanya dilakukan oleh PT, tetapi bisa dilakukan oleh keluarga sekitar yang memang bekerja di sana. Oleh karena itu, ketika ada masalah di sana, TKI tersebut saat ditanya tidak mau menyebutkan siapa yang memberangkatkan karena keluarganya yang terlibat.

“Kalau mau jujur yang banyak masalah itu jelas TKI ilegal, tapi karena itu memang warga negara Indonesia, mau tidak mau negara harus hadir menyelamatkan warganya. Sampai kepada pemulangan sampai kepada biaya yang dikeluarkan, baik melalui dana APBN, APBD Provinsi ataupun APBD Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Namun, kata dia, permasalahan TKI non prosedural ini bukan masalah baru, tetapi penjualan orang ini sudah mendunia. Karena dengan ilegal itu jelas keuntungannya sangat besar.”Dia tidak bayar pajak ke negara,” ujarnya.

Turunkan angka kemiskinan

Sementara itu, Pemprov Banten akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Banten. Caranya dengan menjalankan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat yang diikuti dengan program pemprov.

Sekda Banten Al Muktabar menuturkan, pemprov terus mengoptimalkan layanan kepada penduduk miskin. Di antaranya menggandeng BPJS untuk layanan kesehatan, serta pendidikan gratis agar penduduk miskin bisa bersekolah.

“Yang miskin terus diutamakan, kita kan nanti UHC dengan BPJS dan seterusnya. Memastikan layanan kesehatan itu mencover sejauh-jauhnya, sampai saudara-saudara kita yang belum mampu itu,” kata Almuktabar, Selasa (16/7/2019), menanggapi BPS Banten yang merilis angka kemiskinan di Banten pada Maret 2019 lebih rendah dari periode sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 5,09 persen atau sebanyak 654,46 ribu orang. Angka itu turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,25 persen atau sebanyak 668,74 ribu orang.

Penurunan angka kemiskinan juga terlihat dari menurunnya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2018 penduduk miskin di perkotaan yang mencapai 4,24 persen turun menjadi 4,12 persen pada Maret 2019. Kemudian, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 yang mencapai 7,67 persen turun menjadi 7,49 persen pada Maret 2019.

Kemiskinan di Banten lebih banyak dipengaruhi komoditi makanan di banding non makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Agar layanan pendidikan lebih maksimal, pihaknya akan menambah anggaran pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.

“Biaya pendidikan belum kalau angka mah, karena saya sudah dimarahin swasta terlalu jor-joran itu dia (sekolah swasta) bilang kami kurang murid, kita akan harmonikan itu,” ujarnya.

Selain kedua program tersebut, pihaknya juga akan terus menjalankan program pengentasan kemiskinan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. “Itu sudah menjadi program bersama nasional, kita akan patuh pertama design skema nasional kita ikut itu,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pemprov juga terus mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan potensi daerah. “Kebijakan khusus kita dalam rangka itu mengoptimalkan potensi yang ada di kita. Kan sekarang sudah rilis alhamdulillah menurun, ada tren menurun, nah itu mungkin kinerja bapak (wartawan) juga memberitakan ini, jadi konsen kita bersama,” ucapnya. (DN/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here