7 Raperda Kota Serang Terhambat

SERANG, (KB).- Sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Serang hingga kini belum selesai difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Dampaknya, raperda yang seharusnya sudah disahkan tersebut menjadi terhambat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda) DPRD Kota Serang, Muhammad Rus’an mengatakan, tujuh raperda yang masih dibahas Pemprov Banten, yaitu Raperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Garis Sempadan, Raperda Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Raperda Retribusi Daerah, Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

“Secara rinci, terdapat 7 raperda yang belum selesai difasilitasi oleh Pemprov Banten, yang berdampak terhadap lambatnya penetapan raperda,” katanya kepada wartawan seusai rapat paripurna internal di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (19/11/2018).

Ia menuturkan, DPRD Kota Serang terus mendorong Pemkot Serang segera menanyakan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Banten. Sebab, proses fasilitasi tersebut, telah berbulan-bulan belum ada hasilnya.

“Pemkot Serang sebagai pihak yang mengajukan, harus bersikap proaktif. Kalau tidak dikonfirmasi, tidak tahu hasilnya,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menghargai Pemprov Banten sebagai perwakilan Kemendagri yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi atau mengevaluasi raperda Kota Serang tersebut. Pihaknya akan terus menunggu hasil fasilitasi raperda yang telah diserahkan. “Nantinya juga ada nomor register hasil fasilitasi provinsi di lembar peraturan daerah,” tuturnya.

Sementara, dalam paripurna internal tersebut, DPRD juga mengesahkan empat raperda. Untuk 4 raperda prakarsa DPRD, yaitu Raperda Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Serang, Raperda Penyelenggaraan Terminal Tipe C, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Raperda Penyelenggaran Perparkiran.

“Kami akan upayakan semua raperda prakarsa DPRD selesai sebelum Agustus. Sebab, tidak mungkin pembahasannya itu lintas periode. Kami kan periode 2014-2019,” ucapnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here