Minggu, 24 Juni 2018
berobat Cukup dengan tunjukkan KTP

61.000 Warga Belum Rekam KTP-El

SERANG, (KB).- Perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el di Provinsi Banten hampir rampung. Dari total 7,5 juta penduduk wajib KTP-el hingga Januari 2018 realisasi perekaman sudah mencapai 99,18 persen. Artinya, masih ada sekitar 0,82 persen atau sekitar 61.000 warga yang belum rekam.

“Perekaman KTP-el sampai Januari 2018 sudah 99,18 persen. Berarti tersisa sekitar 0,82 persen atau 61.000 dari 7,5 juta warga Banten yang wajib KTP-el,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, seusai membuka forum rencana kerja (renja) DP3AKKB Provinsi Banten, di Gedung SKPD Terpadu, KP3B, Kota Serang, Kamis (22/2/2018).

Hadir pada acara tersebut, Asda III Provinsi Banten, Samsir. Ia mengklaim, jumlah warga yang melakukan perekaman kemungkinan sudah bertambah lagi. Hal tersebut, karena Pemerintah Provinsi Banten gencar melakukan upaya-upaya, agar proses perekaman data masyarakat tersebut bisa berjalan baik. “Karena, perekaman KTP-el ini juga menjadi salah satu fokus di organisasi perangkat daerah (OPD) kami, mengingat pada 2018 ini dan 2019 akan berlangsung pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu),” ujarnya.

Menurut dia, pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan penyisiran, agar masyarakat di daerah-daerah pelosok bisa segera melakukan perekaman. “Di daerah-daerah pegunungan, ada, misalnya di Serang kan ada pulau-pulau, Pulau Panjang, Pulau Sangiang,” ucapnya. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi daerah-daerah yang warganya masih banyak yang belum perekaman. “Di KPU kan ada coklit (pencocokan dan penelitian), jadi yang belum (rekam) ketahuan, jadi langsung diminta segera rekam,” tuturnya.

Disinggung mengenai ketersediaan blangko, menurut dia, hal tersebut tak jadi masalah. Menurut dia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkannya. “Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Ditjen Dukcapil siap memasok berapapun kebutuhan blangko yang dibutuhkan kabupaten/kota. Jadi, pencetakan sudah tidak ada masalah, (untuk) blangko dari dirjen bisa memenuhi kebutuhan, tinggal kesiapan kabupaten/kota saja,” katanya.

Sementara itu, Asda III Provinsi Banten, Samsir menekankan, agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam menjalankan program. “Hal tersebut sangat penting demi keberlangsungan program yang sifatnya melibatkan lintas pemerintahan berjalan baik,” ujar mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut. (RI)***


Sekilas Info

Dana Parpol Segera Cair

SERANG, (KB).- Bantuan dana partai politik (parpol) sudah bisa dicairkan pada Juli 2018. Parpol peraih kursi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *