60 Persen Pejabat Pemkot Serang Segera Dirotasi

SERANG, (KB).- Rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), rekomedasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Banten.

Wali Kota Serang Syafrudin menyebutkan, sekitar 60 persen pejabat struktural yang terkena rotasi. ”Sekitar 60 persen pegawai dari Eselon II, III dan IV akan dirotasi,” ujar Syafrudin, Kamis (14/3/2019).

Ia menjamin rotasi pejabat akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Menurutnya, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesinya akan mempengaruhi kinerja.

“Sesuai dengan kompetensinya masing-masing artinya jangan sampai bidan ditempatkan di Dinas Perhubungan (Dishub). Insya Allah lah profesional. Selama ini ada, kayak saya di Dishub dulu ada M. Kes (gelar kesehatan) di Dinas Perhubungan,” kata Syafrudin.

Menurutnya, tidak akan beres jika seseorang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Kalau kita bekerja tidak sesuai profesinya tunggu kehancuran. Kalau dokter di Dinkes, insinyur di PU/Perkim jangan sampai insinyur di Dinkes,” ucap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu.

Awalnya ia berharap di 100 hari program kerja sebagai Wali Kota Serang sudah bisa melakukan rotasi mutasi. Namun, melihat kondisi saat ini menghadapi pesta demokrasi Pilpres dan Pileg, ia memprediksi hal itu yang akan menjadi pertimbangan dan kemungkinan izin akan dikeluarkan setelah Pilpres dan Pileg.

“Saya berharap minggu ini sudah beres dan 10 hari ke depan sudah bisa dilaksanakan, bergantung izin lah. Sebab, kondisinya kan bulan depan ada Pemilu legislatif dan Pilpres. Kayaknya dengan kondisi itu pemerintah akan mempertimbangkan adanya rotasi mutasi,” tuturnya.

Kepala Inspektorat Kota Serang Kosasih mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 tentang Pilkada Serentak yang dilaksanakan tahun 2018 lalu rotasi mutasi bisa dilaksanakan setelah enam bulan menjabat yang dilaporkan ke Kemendagri melalui Ditjen Otda. Namun, rotasi mutasi bisa dilakukan secepatnya tanpa menunggu enam bulan dengan izin dari Kemendagri.

“Tapi bunyi di undang-undang itu dapat (rotasi) apabila ada izin dari Kementerian (Kemendagri),” katanya.

Selain itu, ujar dia, dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rotasi mutasi pada Eselon II harus berdasarkan rekomendasi KASN yang disebut uji kompetensi. Syarat itu, kata dia, sudah dilakukan oleh Wali Kota Serang.

“Nah sekarang sudah dilakukan. Tahap pertama Pak Wali sudah melakukan uji kompetensi oleh tim kompetensi yang sekarang sudah disampaikan lagi ke KASN. Tinggal menunggu rekomendasi dari KASN,” ujarnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here