Minggu, 21 Oktober 2018

6 Kab/Kota Jadi Incaran Tenaga Kerja Asing

SERANG, (KB).- Penyebaran tenaga kerja asing (TKA) di wilayah Provinsi Banten terkonsentrasi di enam kabupaten/kota, yang selama ini menjadi daerah industri. Keenam kabupaten/kota yang menjadi incaran TKA itu adalah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang,
dan Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi mengatakan, sesuai dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Banten, sedianya TKA yang akan masuk berjumlah 25.000 hingga 2018.

“Yang 25.000 TKA itu RPTKA, bukan jumlah sekarang. Artinya, itu jumlah TKA yang mau masuk ke Banten sampai tahun 2018 ini,” kata Al Hamidi kepada Kabar Banten, Rabu (2/5/2018).

Dia mengklaim, jumlah TKA di Banten menurun setiap tahunnya. Pada 2015, dia mencatat ada sekitar 10.081 TKA atau menurun menjadi 9.000-an pada 2016. Ia juga menampik adanya TKA buruh kasar di Banten.

“Tahun 2015 itu sekitar 10.081 TKA. Kemudian tahun berikutnya sekitar 9.000-an. Bahkan tahun ini (2018), sudah 8.000-an. Jumlah ini TKA yang punya dokumen yang sah, artinya legal,” ujar Al Hamidi.

Ia juga menanggapi soal tudingan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut TKA buruh kasar di Indonesia mencapai 157 ribu orang. Menurutnya, di Banten tidak ada TKA yang bekerja sebagai buruh kasar. “Kalau buruh kasar enggak ada. Hanya jabatan-jabatan tertentu, seperti technical engineering. Jadi ada jabatan-jabatan tertentu saja itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Dalam aturan, izin pertama kali terikat oleh pemerintah pusat melalui Kemenaker.

“Kalau (IMTA) perpanjangan di Banten tetap seperti awal sesuai aturan perundang-undangan. Tentunya ada pertimbangannya, melihat kondisi yang ada. Kalau tidak sesuai ya tidak diperpanjang lagi,” ucapnya.

Al Hamidi mengungkapkan, pada 2018 ini kurang dari 20 TKA dideportasi karena tidak memiliki dokumen yang sah.

“Pengawasan kita ada namanya pengawasan reguler yang dilakukan Disnaker. Tahun 2018 sampai sekarang enggak banyak, kurang dari 20 TKA yang tidak berizin, itu dideportasi,” ucap pejabat hasil lelang jabatan ini.

Pengawasan rutin

Terpisah, Koordinator Wilayah Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Serang I pada Disnakertrans Banten, Rully Riatno mengatakan, pengawasan dilakukan rutin meliputi seluruh norma ketenagakerjaan.

“Kami selalu melakukan pengawasan terhadap semua norma ketenagakerjaan termasuk di dalamnya norma penempatan TKA. Baik IMTA-nya pendampingnya, kemudian transfer knowledge-nya, apakah sesuai tidak jabatannya, itu kita awasi semua. Termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaannya, karena wajib juga bagi yang kerja minimal 6 bulan,” ujar Rully.

Ia mengungkapkan, beberapa temuan hasil pengawasannya yaitu terkait dengan izin keberadaan TKA di perusahaan, tidak ada IMTA, dan tidak adanya pendamping. Namun, pihaknya belum merilis karena harus dikaji dulu.

“Kalau saya punya wilayah I yaitu Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Tentu harus dilakukan sinkronisasi data dengan wilayah lainnya. Temuan-temuan memang ada, misalnya tidak melaporkan keberadaan TKA. Kemudian pendampingnya tidak ditunjuk. Ada yang langsung, tidak menggunakan IMTA. Beberapa kita serahkan ke imigrasi untuk dideportasi,” ujarnya.

Rully menuturkan, Disnakertrans Banten memiliki unit reaksi cepat (URC) yang salah satu tugasnya melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan. “Kita punya URC untuk sidak-sidak, baik berkaitan dengan keselamatan kerja maupun TKA,” tuturnya.

Daerah industri

Sementara itu, jumlah TKA di Provinsi Banten yang cukup tinggi terjadi di kabupaten/kota yang selama ini menjadi daerah industri. Di antaranya Tangerang Raya, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, jumlah TKA 2017 mencapai 1.271 orang . Keberadaannya ternyata juga menjadi pemasukan bagi daerah melalui retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selama 2017, retribusi yang diperoleh Cilegon dari TKA sebanyak Rp 1,4 miliar.

Di Kabupaten Serang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TKA yang masuk selama 2017 sebanyak 2.100 orang. Secara dominan, TKA tersebut berasal dari negara Korea, Cina, dan India. Dari keberadaan TKA itu, Pemkab Serang menargetkan pendapatan dari sektor retribusi atau pajak IMTA 2018 senilai Rp 10 miliar atau meningkat dari sebelumnya yang senilai Rp 9 miliar.

Di wilayah Tangerang Raya, berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang, tercatat ada 4.207 TKA yang tersebar di wilayah Kota Tangerang sebanyak 1.062 orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.824 orang dan Tangerang Selatan 1.062. Dari ribuan TKA itu, terdiri atas warga Tiongkok sebanyak 1.462 orang, Korea Selatan sebanyak 1.064 orang, Taiwan ada 255 orang, dan sisanya dari negara-negara lain yang tidak menembus diangka 100 orang.

“Yang terbanyak dari Tiongkok sebesar 1.462 orang, kedua dari Korea Selatan sebanyak 1.064 orang, dan Taiwan ada 255 TKA, dan sisanya dari negara-negara lain yang tidak menembus diangka 100,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang Herman Lukman, Rabu (2/5/2018).

Lukman mengatakan, TKA di Tangerang diawasi ketat dari berbagai instansi terkait keberadaannya. “Jadi setiap hari bagian pengawasan orang asing dan penindakan dari Imigrasi Kelas 1 Tangerang, selalu keluar untuk melakukan pengawasan terhadap mereka,” katanya.

Sementara, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat jumlah TKA saat ini tidak lebih dari 1.824 yang terdiri atas 657 orang asal Cina, 223 orang asal Taiwan, 361 orang asal Korea Selatan, 45 orang asal India, serta selebihnya dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

“Para TKA tersebut bekerja di 585 perusahaan itu tersebar di 15 kecamatan. Namun, instansinya belum memverifikasi data yang diperoleh dari Disnaker Provinsi Banten,” ujar Kepala Bagian Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang, Tifna Purnama.

Sementara itu, di Kota Tangerang, tercatat ada 1.062 TKA. Para TKA tersebut tersebar dan terdaftar di disnaker. “1.062 TKA paling banyak berkewarganegaraan Korea Selatan. Kemudian Taiwan, Tiongkok, Hongkong dan Jepang,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Rakhmansyah.

Untuk persoalan TKA, Rakhmansyah mengaku, pihaknya akan memonitor sesuai kapasitas serta tupoksi Disnaker. “Pengawasan sekarang sudah beralih ke pihak imigrasi. Sekarang kita bersinergi dengan mereka. Setahun lalu imigrasi bersama pemerintah melakukan semacam pengawasan terhadap TKI. Intinya dari imigrasi ini para TKA akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Peningkatan jumlah TKA terjadi di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Disnaker Kabupaten Lebak, jumlah TKA pada 2017 yang hanya sebanyak 87 orang, kini bertambah menjadi 121 orang. Sebagian besar TKA itu bekerja di perusahaan yang bergerak pada pembangkit listrik dan pabrik semen. TKA itu berasal dari Cina dan Korea Selatan.

Mengurangi naker lokal

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pandeglang tidak mengharapkan TKA. Sebab, kehadiran TKA bisa mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu, TKA tidak berpengaruh terhadap pembangunan daerah, setelah mereka habis kontrak.

Ketua Bidang Hubungan Industri dan Pembinaan Ketenagakerjaan, Dasep Kustiwa mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan terkait tenaga kerja asing dari setiap perusahaan yang ada di Pandeglang. Sesuai prosedur, setiap TKA bekerja di daerah harus wajib lapor.

Ia berharap, di Pandeglang ke depan harus ada peningkatan dari tenaga kerja lokal untuk bekerja. Sebaliknya bukan tenaga kerja asing. “Di sini tersedia Balai Latihan Keterampilan. Balai ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan masyarakat Pandeglang untuk meniti karier sesuai dengan keterampilannya. Sehingga, bisa mempersempit ruang gerak tenaga kerja asing” kata Dasep Kustiwa, Rabu (2/5).

Sementara itu, Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Ayu Ela Badriah mengatakan, sejak Januari 2015-2018 hanya ada satu tenaga kerja asing yang terdaftar. Keberadaannya tidak menetap di Pandeglang melainkan di DKI Jakarta. Sebab, TKA tersebut bekerja di perusahaan yang ada di Jakarta. “Dari tahun 2015-2018, baru tercatat satu tenaga kerja asing terdaftar di Pandeglang. Tapi tidak menetap di Pandeglang,” ujarnya.

Dia mengatakan, TKA itu bekerja di Pandeglang, karena perusahaan tempat bekerja akan membuka cabang di Pandeglang. “Jelas, saya sangat keberatan dengan adanya TKA karena akan mengikis naker lokal,” ujarnya. Ia mengatakan, TKA yang terdaftar berdasarkan IMTA saat ini hanya aktif di Jakarta dan Lampung. Sedangkan untuk di Pandeglang, baru akan dimulai. Perusahaan tersebut adalah PT Andesi.

“Saya harap jangan dulu lah TKA masuk Pandeglang. Tapi entah kalau KEK sudah masif, mungkin akan banyak menyerap naker lokal. Soal industri yang saat ini berdiri, belum ada laporan. Sebab, pengawasan dikendalikan provinsi. Jadi soal itu kami tidak tahu,” ujarnya.

Minim TKA

Selain Kabupaten Pandeglang, Kota Serang merupakan wilayah ibu kota yang minim kedatangan TKA. Sebab, masih rendahnya minat investor asing untuk mendirikan perusahaan.

“Tahun lalu itu hanya ada 1 TKA, dia mendirikan perusahaan industri di Walantaka. Kalau tahun ini baru ada 1 TKA yang bekerja di salah satu perusahaan di daerah Cimuncang. Keduanya dari Korea Selatan,” tutur Kasi penempatan tenaga kerja Disnakertrans Kota Serang, Roswiyanti, Rabu (2/5/2018).

Dia mengatakan, dari tahun ke tahun Kota Serang minim kedatangan TKA. Mayoritas mereka datang ke daerah industri seperti Kabupaten Serang, Tanggerang atau Cilegon. Sementara, Kota Serang hanya membuka perusahaan distributor saja, buka sebagai pusat perusahaannya.

“Kami juga tidak mendapatkan retribusi untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), karena harus ada perda untuk memungut retribusinya. Kami hanya mengurus perpanjangannya saja, kalau di pusat itu menyeleksi kedatangan mereka harus yang merupakan tenaga ahli,” ucapnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir menuturkan, Kota Serang akan memiliki Perda Retribusi yang baru untuk menggantikan Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi baru yang ditambahkan dalam Raperda Retribusi Daerah Kota Serang adalah terkait perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), yang masuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu.

“Usulan jenis retribusi baru, yaitu retribusi perpanjangan IMTA, ini berdasarkan PP Nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA. Retribusi ini dipungut atas pelayanan IMTA kepada pemberi kerja TKA. Diharapkan dengan adanya perda retribusi yang baru, Kota Serang dapat meningkatkan PAD,” ucapnya. (TIM/KB)*


Sekilas Info

Melalui Baznas Banten, Wali Murid Alumni TK Tirtayasa Bantu Korban Bencana di Sulawesi Tengah

SERANG, (KB).- Wali Murid Alumni TK Tirtayasa Kota Serang memberikan bantuan untuk korban bencana di Sulawesi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *