57 Anggota DPRD tak Hadir, Paripurna APBD-P Banten 2019 Batal Digelar

SUASANA ruang paripurna DPRD Banten Agenda Jawaban Gubernur Banten Atas Pemandangan Umum Fraksi Dprd Banten Terhadap Perubahan APBD Banten 2019, di Ruang Paripurna DPRD Banten, Selasa (20/8/2019).*

SERANG, (KB).- Paripurna DPRD Banten agenda jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum Fraksi DPRD Banten terhadap APBD Perubahan Banten 2019, Selasa (20/8/2019), batal digelar. Sebab, paripurna tersebut hanya dihadiri 28 orang dari 85 anggota DPRD Banten atau tidak memenuhi kuorum.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD Banten, Anggota DPRD Banten yang hadir terdiri atas Fraksi PDIP hadir 4 orang dan tidak hadir 11 orang, Fraksi Golkar hadir 6 orang dan tidak hadir 5 orang, Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan hadir 3 orang dan tidak hadir 8 orang, Fraksi Gerindra hadir 5 orang dan tidak hadir 5 orang, serta Fraksi Demokrat hadir 3 orang dan tidak hadir 5 orang.

Lalu, Fraksi PKS hadir 5 orang dan tidak hadir 3 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak ada yang hadir, Fraksi Hanura hadir 1 orang dan tidak hadir 5 orang, terakhir Fraksi Nasdem hadir 1 orang dan tidak hadir 4 orang. Jumlah keseluruhan hadir 28 orang dan tidak hadir 57 orang.

Pantauan wartawan, awalnya paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (20/8/2019) pukul 14.00 WIB. Hingga satu jam setengah berikutnya anggota DPRD Banten yang hadir masih sedikit. Padahal Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sudah ada di ruang paripurna. Pimpinan DPRD Banten yang hadir juga hanya Adde Rosi Khoerunisa dan Nuarini.

Adde Rosi kemudian membuka sidang paripurna. Setelah pembukaan, politikus Partai Golkar ini menyampaikan bahwa Anggota DPRD Banten yang hadir tidak memenuhi kuorum. Ia memutuskan untuk menskor sidang selama 10 menit, sambil menunggu Anggota DPRD Banten. Akan tetapi, setelah skor dicabut Anggota DPRD Banten yang hadir tidak bertambah. Adde Rossi kembali menskor sidang selama 10 menit untuk kedua kalinya.

Saat skorsing banyak Anggota DPRD Banten yang menyampaikan pendapat. Salah satunya Anggota DPRD Banten dari Partai Demokrat Heri Handoko. Ia mengatakan, 28 Anggota DPRD Banten yang dinyatakan hadir dalam ruang paripurna seperti dalam absensi kehadiran perlu dicek secara fisik. Sebab, ia melihat faktanya yang hadir kurang dari 28. “Kalaupun akan dilanjutkan, ini untuk tanggung jawab kita bersama. Saya sepakat apa yang disampaikan kawan-kawan lain, paripurna ini kita tunda saja,” ujarnya.

Pendapat Heri Handoko dilanjut oleh Budi Prajogo, Anggota DPRD Banten dari PKS. Ia menuturkan, dengan kondisi yang ada paripurna tidak mungkin dilanjutkan. Ia menilai, minimnya kehadiran Anggota DPRD Banten sehingga mengharuskan sidang ditunda merupakan aib.

“Kita (Anggota DPRD Banten) harus sadar bahwa ini aib bagi kita, karena ini sedang membahas anggaran yang menyangkut nasib ribuan gaji honorer, guru, honorer yang akan kita anggarkan cuma 10 bulan yang 2 bulan akan kita akan putuskan di rapat rapat paripurna ini,” ujarnya.

Sampaikan maaf

Sementara itu, Anggota DPRD Banten dari PDIP Muhlis menuturkan, dirinya atas nama Fraksi PDIP DPRD Banten menyampaikan mohon maaf atas minimnya kehadiran Anggota DPRD Banten dalam paripurna tersebut. Ia mendorong kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten untuk menjadwalkan ulang paripurna serupa. “Selain itu, pimpinan fraksi bertanggung jawab menghadirkan anggotanya di paripurna yang insya Allah mungkin di bamus-kan Rabu (21/8/2019),” ujarnya.

Mendengar pendapat yang berkembang, Pimpinan DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa memutuskan menunda paripurna. “Saya kira semuanya menyetujui rapat paripurna hari ini tidak kuorum dan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, akan dilaksanakan rapat bamus setelah pelaksanaan paripurna hari ini,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, Perubahan APBD 2019 penting segera disahkan. Di dalamnya banyak memuat hal krusial mulai dari program pelayanan, gaji pegawai dan lain-lain. “Kalau misalnya terhambat ya kalau misalnya waktu mundur ya pastilah, jelas. Yang terpenting tadi bagaimana DPRD bisa sesegera mungkin untuk mengesahkan perubahan APBD 2019,” katanya.

Jika DPRD Banten terlambat mengesahkan Perubahan APBD 2019 maka pembahasannya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tadi saya sudah titipkan pesan juga agar segera diselesaikan untuk setiap fraksi. Inikan sidang paripurnanya krusial,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here