5 Anggota KPPS Pemilu 2019 Terancam Dibui

Lima orang oknum anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Banten, terancam mendapatkan kurungan penjara. Itu setelah mereka terciduk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencoblos sendiri sisa surat suara untuk kategori capres-cawapres, DPR RI dan DPRD, Rabu (17/4/2019).

Komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir mengatakan, kelima oknum anggota KPPS tersebut dituding telah melanggar Pasal 533 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka terciduk Bawaslu setelah nekat mencoblos secara sendiri surat suara sisa di TPS 24 Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang dan TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang.

“Dijelaskan dalam pasal itu, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta,” kata Badrul Munir di sela pemungutan suara ulang di TPS 24 Ciloang, Ahad (21/4/2019).

Ia pun memastikan, status keanggotaan kelima oknum tersebut sudah dicabut oleh KPU Banten. Selain itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus melakukan investigasi untuk menindaklanjuti kasus yang membuat adanya pemungutan suara ulang tersebut.

“Berdasarkan tindak lanjut dari Gakkumdu, total sebanyak 50 surat suara yang telah tercoblos di TPS 8 Tunjung Teja dan 15 surat suara di TPS 24 Kelurahan Ciloang. Bagi para pelaku, ini terancam pidana maksimal 2 tahun kurungan penjara,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk menggelar PSU di dua TPS 05 di Lingkungan Cipocok Jaya, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang dan TPS 24 Lingkungan Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Rekomendasi ini muncul setelah Bawaslu menemukan kesalahan dalam proses pencoblosan Pemilu 2019.

Seperti di TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya, ditemukan ada tiga orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melakukan pencoblosan. Ketiga orang itu berdomisili di Jakarta. Kemudian pada TPS 24 Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, diketahui ada petugas KPPS yang melakukan pencoblosan pada surat suara sisa.

“Hasil pengawasan dari TPS tersebut diteruskan ke panwascam dan dilakukan kajian. Kemudian Panwascam memberikan rekomendasi untuk PSU dan surat rekomendasi sudah diberikan kepada PPK,” katanya.

Akibat kelalaian itu, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dua TPS yang akan menggelar PSU direkomendasikan harus diberhentikan. “Karena ada PSU maka ketua PPS di dua TPS itu harus diberhentikan, saat ini Bawaslu Kota Serang masih melakukan pendalaman siapa petugas PPS itu,” tuturnya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here