Senin, 23 Juli 2018

49 Pegawai Pemkot Tangsel Terbukti Anggota Partai Politik

TANGERANG, (KB).- Sebanyak 49 aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terbukti masuk dalam keanggotaan partai politik (parpol). Dari 49 pegawai tersebut, tujuh di antaranya adalah lurah dan seorang sekretaris kelurahan.

“Yang terbukti masuk dalam anggota parpol dan di antaranya ada tujuh lurah dan satu sekretaris kelurahan. Ada juga tenaga kerja kontrak atau lebih dikenal tenaga kerja sukarela (TKS),” kata Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran Panwaslu Tangsel, Jajuli saat menjelaskan hasil kajian Panwaslu Kota Tangsel, Kamis (12/4/2018).

Berdasarkan hasil dari klarifikasi dan kajian, terdapat 49 ASN yang terbukti masuk anggota parpol. Selain tujuh lurah dan seorang sekretaris kelurahan, juga terdapat tenaga kerja kontrak atau lebih dikenal tenaga kerja sukarela (TKS). “Iya kalau ASN-nya hanya ada beberapa saja, rata-rata staf lurah,” ucap Jajuli.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran Panwaslu Tangsel itu, dari 7 lurah yang terbukti masuk dalam parpol tersebut satu di antaranya memilih menjadi keanggotaan di parpol dan selebihnya semua memilih tetap jadi ASN. “Hasil kajian sudah kami serahkan ke pihak terkait di Pemkot Tangsel untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu, Lurah Saadon Aja Asmira, satu di antara tujuh lurah yang dinyatakan masuk dalam keanggotaan parpol oleh panwaslu mengatakan, dirinya sudah mengklarifikasi telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol. “Dulu saya masuk partai, namun sudah mengundurkan diri. Sebelum dipanggil panwas, saya sudah mengundurkan diri,” ujar Saadon.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pendayagunaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Appgraid Purwanto mengatakan, data yang dikirim dari Kepala BKPP bahwa ke-49 pegawai Pemkot yang terlibat dalam parpol adalah tenaga kerja sukarela (TKS) semua.

Jika terbukti ada ASN yang masuk dalam parpol, maka langsung dipanggil, disidang dan langsung diberhentikan. “Kalau ada ASN yang ada NIP -nya atau ASN akan langsung diberhentikan, kalau terbukti ya,” ucap Appgraid Purwanto. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. (DA)*


Sekilas Info

Pemkot Tangerang Gratiskan PBB dan BPHTB Waris

TANGERANG, (KB).- Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangerang menggelar sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *