43 Ponpes Kembalikan Dana Hibah

SERANG, (KB).- Sebanyak 43 pondok pesantren (ponpes) di Banten mengembalikan bantuan dana hibah yang diberikan Pemprov Banten pada tahun anggaran 2018. Penyebabnya mulai dari kesalahan administrasi, hingga ada ponpes yang memang menolak menerima dana hibah tersebut.

Pada tahun anggaran 2018, pemprov memberikan bantuan dana hibah untuk 3.122 ponpes di Banten. Bantuan yang dialokasikan sebesar Rp 66,2 miliar, dengan rinciannya Rp 20 juta per ponpes. Bantuan tersebut disalurkan melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten Irvan Santoso mengatakan, jumlah pondok pesantren yang mengembalikan dana hibah ponpes, diketahui berdasarkan hasil sementara monitoring dan evaluasi (monev) bantuan hibah tersebut.

“Ada 43 ponpes (yang tidak menyerap dana ponpes). Sedang kami monitoring. Sekarang ini, prosesnya sedang melakukan monev terhadap penerimaan 2018. Setelah mendapatkan bantuan, ada kewajiban membuat laporan,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan, ada beberapa penyebab dana hibah untuk 43 ponpes tersebut tidak terserap. Di antaranya ada kesalahan administrasi yang diajukan ponpes dan ada juga yang menolak menerima hibah tersebut.

“Kemudian ada hasil verifikasi lapangan mungkin ponpes sudah tidak aktif. Kita kan mencairkannya selektif juga teman-teman FSPP. (Yang jadi penilaian) pesantren yang ada, pun juga aktivitasnya ada,” tuturnya.

Ia tidak mempermasalahkan bantuan dana hibah ponpes tidak terserap seutuhnya. Baginya, yang terpenting bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Terkait dana hibah yang tidak terserap, kata dia, akan dikembalikan ke kas daerah.

Dengan jumlah bantuan sebesar Rp 20 per ponpes, maka yang dikembali dari 43 itu sebesar Rp 860 juta. Untuk yang terserap, hasil pemantauannya dana ini sebagian besar untuk menunjang sarana dan prasarana ponpoes.

“Dana ponpes itu ditetapkan kemarin oleh teman-teman FSPP untuk tiga kategori. Untuk sarana dan prasarana, untuk ekonomi dan untuk pendidikan. Tetapi, kebanyakannya di sarana dan prasarana, hampir 90 persen lah. Sebetulnya bisa, kalau ponpes untuk honorarium, guru ngajinya bisa juga. Silakan saja, bergantung ponpes kebutuhannya,” katanya.

Ia meminta ponpes yang menerima hibah tersebut membuat laporan pertanggunjawaban. Jika tidak, maka ponpes bersangkutan tidak akan diusulkan sebagai penerima hibah untuk tahun anggaran 2019.

Sebelumnya, Ketua Bidang Media FSPP Banten Fadlullah mengatakan, monev yang dilakukan pada ponpes penerima dana hibah memiliki beberapa tujuan. Pertama, memastikan penggunaan bantuan dana hibah sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk pemberdayaan pesantren.

Kedua, untuk memastikan bantuan yang disalurkan melalui FSPP ini telah berkontribusi dalam pemberdayaan pesantren. “Baik untuk pengembangan pendidikan, untuk pemberdayaan ekonomi maupun untuk peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren. Ketiga, FSPP ingin memastikan akuntabilitas masing-masing pesantren dalam memanfaatkan dana hibah,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here