4 BUMD Kabupaten Serang Dituntut Berkontribusi

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menuntut empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serang, PDAM Tirta Albantani, Serang Berkah Mandiri (SBM), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas, agar berkontribusi optimal.

Hal tersebut dikarenakan dari empat BUMD tersebut, baru BPR yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap daerah.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, dari empat BUMD yang signifikan berkontribusi baru BPR Serang. Bahkan, beberapa waktu lalu, BPR sudah mampu memberikan kontribusi Rp 4,3 miliar dan dana corporate social responsibility (CSR) Rp 430 juta.

“Kemarin bisa kontribusi segitu,” katanya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (27/5/2019).

Ia menuturkan, untuk perusahaan daerah air minum atau PDAM, kontribusi yang diberikan tidak secara langsung masuk kepada kas daerah. Namun, mereka memberikan subsidi air minum kepada masyarakat. “Itu bagian dari misi PDAM,” tuturnya.

Sementara, untuk dua BUMD lainnya, yakni SBM dan LKM Ciomas saat ini masih dalam masa transisi pendampingan manajemen baru.

“Mudah-mudahan dengan manajemen baru bisa eksis lagi. Kemarin kami gagal di manajemen lama, jadi kami rombak lagi,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini dalam ada peraturan baru terkait BUMD. Dalam peraturan pemerintah saat ini, BUMD terbagi menjadi dua macam, yakni Perseroda dan Perumda.

“Kalau Perseroda itu mayoritas saham di kami, kalau Perumda 100 persen saham pemerintah,” ujarnya.

Ia menuturkan, dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru, keduanya mengatur tentang Perumda tidak semata-mata tunduk pada undang-undang perseroan. Namun, juga tunduk kepada undang-undang pemda.

“Karena, perseroda itu perseroan, tapi saham mayoritas di pemda. Kalau dulu 100 persen tunduk kepada undang-undang perseroan,” katanya.

Ia menuturkan, poin terpenting pada aturan tersebut, untuk BUMD bersifat Perseroda tetap bersifat profit oriented. Meski terkadang ada misi sosial, seperti kegiatan bersifat perintis yang diambil BUMD.

Namun, ujar dia, misi utamanya tetap mencari untung. Berbeda halnya dengan PDAM, perusahaan yang tidak boleh rugi, tetapi ada sebagian produksi yang menyubsidi masyarakat untuk konsumsi air bersih.

“Ini beda perseroda dan perusahaan daerah (Perumda). Perusahaan daerah sekarang masuk Perumda,” ucapnya.

Kemanfaatan ekonomi

Sementara, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, yang dimaksud tata kelola yang baik, adalah sistem pengelolaan yang mengendalikan perusahaan, agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi berkesinambungan.

“Saat ini untuk membiayai pembangunan daerah, setiap daerah mengupayakan setiap potensi daerah dan alam,” tuturnya.

Oleh karena itu, kemampuan untuk menganalisis potensi daerah akan menjadi kekuatan daerah untuk terus melaksanakan roda pembangunan.

“Pemkab Serang saat ini telah memiliki 4 BUMD, yaitu SBM, PD BPR Serang, LKM Ciomas, dan PDAM Tirta Albantani. Keberadaan BUMD tersebut, memerlukan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMD,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here