3.968 Peserta PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Serang Dicoret

SERANG, (KB).- Sebanyak 3.968 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Serang dicoret atau dikeluarkan dari daftar kepesertaan.

Hal tersebut dilakukan, karena dari hasil validasi data yang dilakukan Dinas Sosal (Dinsos) Kabupaten Serang, ribuan PBI tersebut bermasalah, di antaranya kebanyakan yang alamat fasilitas kesehatan (faskes)-nya tidak sesuai.

Petugas Pengelola Data Kemiskinan Dinsos Kabupaten Serang Ruy Fasia mengatakan, tahun ini pihaknya baru melakukan validasi data peserta PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Serang. Hasilnya dari yang sebelumnya peserta PBI sebanyak 32.806 jiwa sekarang menjadi 28.838 jiwa atau berkurang 3.968 jiwa.

Menurut dia, hasil validasi yang didapatkan lebih banyak warga yang tidak ditemukan alamatnya, yaitu sebanyak 3.121 jiwa. Dalam arti peserta tidak ditemukan pada alamat fasilitas kesehatan (faskes) yang didaftarkannya, sehingga terpaksa harus dikeluarkan dari daftar PBI BPJS Kesehatan Kabupaten Serang untuk dipastikan terlebih dahulu faskes-nya.

“Jadi, paling banyak itu tidak ditemukan (alamatnya), dalam arti peserta ini alamat faskes-nya tidak sesuai. misalnya dia tinggal di Binuang, tapi pas dicek ternyata adanya di Tanara,” katanya kepada Kabar Banten, Senin (18/11/2019).

Selain itu, dari ribuan PBI yang dikeluarkan dari kepesertaan tersebut, ujar dia, ada juga yang data ganda atau peserta yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dua, yakni sebanyak 244 jiwa. Kemudian, jumlah peserta yang meninggal sebanyak 429 jiwa dan sudah mampu sebanyak 174 jiwa.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya akan tetap melakukan validasi pada data-data warga yang memiliki kesalahan pada faskes-nya, sehingga sekitar akhir November 2019 pihaknya akan menyerahkan data-data tersebut ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang sebagai pengelola anggaran.

“Kalau adanya keterlambatan dalam proses validasi itu terkadang dari desanya, kami kan dibantu oleh desa juga di sana untuk melakukan validasi,” ucapnya.

Menurut dia, validasi data harus dilakukan per enam bulan sekali, untuk peserta PBI yang preminya dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.

Terkait adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan memengaruhi jumlah peserta PBI, tutur dia, pihaknya akan menyerahkan kepada Dinkes Kabupaten Serang. Sebab, sejauh ini juga sudah ada warga yang mendaftarkan diri untuk masuk sebagai peserta PBI di 2020.

Namun, untuk penambahan atau pengurangan peserta menjadi kewenangan Dinkes Kabupaten Serang.

“Ya memang akan berpengaruh untuk kenaikan BPJS Kesehatan ini untuk PBI. Nanti bagaimana Dinkes saja apakah peserta mau ditambah atau dikurangi. Infonya juga kan anggaran PBI mau ditambah kalau peserta naik,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Rachmat Maulana menuturkan, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pihaknya akan tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Presiden, sehingga Pemerintah Kabupaten Serang akan melakukan persiapan terhadap kenaikan tersebut, terutama untuk penambahan anggaran peserta PBI di Kabupaten Serang.

“Iya kami mengikuti aturan yang ada saja. Untuk anggaran tambahan peserta PBI memang rencananya ada, tapi nanti saja jumlahnya saya belum hafal,” ucapnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here