26 Puskesmas di Kabupaten Lebak Terakreditasi

Sebanyak 42 dari 26 Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lebak saat ini sudah terakreditasi. Hal itu merupakan kategori dasar dan madya guna meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.

“Kami optimistis seluruh Puskesmas terakreditasi hingga tahun 2024,” kata Kepala Seksi Yankes Primer Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinkes setempat, Tuti, Kamis (16/5/2019).

Ia menjelaskan, penilaian Puskesmas terakreditasi cukup berat, karena harus memenuhi sembilan kreteria yang dijadikan standar pelayanan kesehatan. Standar itu diantarannya mencakupi tiga bab, seperti administrasi dan manajemen, kedua pelayanan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan pelayanan upaya kesehatan per orang.

“Kami mengapresiasi Puskesmas yang menerima akreditasi itu memenuhi penilaian persyaratan sembilan standar pelayanan mutu kesehatan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah menargetkan dalam RPJMD hingga 2024, semua puskesmas yang ada sebanyak 42 unit sudah terakreditas sejalan dengan program “Lebak Sehat”. Peningkatan akreditasi itu diantaranya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, juga dapat ditingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan juga memberikan keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dan lingkungan.

“Termasuk, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan kinerja pada pelayanan,” katanya.

Penilaian puskesmas terakreditasi juga secara berkesinambungan dengan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta sistem manajemen resiko.

“Saya kira, pada intinya semua Puskesmas terakreditasi itu untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Sehingga, terwujud derajat kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, kunci keberhasilan puskesmas akreditasi tersebut melibatkan stakeholder juga pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, peran serta komponan pemerintah desa hingga lembaga pendidikan. Bahkan, pemerintah desa juga diperbolehkan membangun sarana gedung pelayanan kesehatan, misalnya, pemerintah desa membangun pos kesehatan desa (poskesdes) dan pos yandu.

“Mereka membangun sarana pelayanan kesehatan dialokasikan oleh anggaran dana desa (ADD). Pelayanan kesehatan di desa itu guna mewujudkan mutu kualitas derajat kesehatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan usaha harapan hidup (UHH),” katanya. (Nana Djumhana)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here