25 Saksi Kasus Tunda Diperiksa

PANDEGLANG, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, kembali memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi dana tunjangan daerah (tunda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang, Kamis (24/8/2017) sekitar pukul 11.00. Selain memeriksa ulang tersangka (IN), penyidik kejaksaan juga memeriksa sebanyak 25 saksi, di antaranya sebanyak 13 dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan 12 lainnya dari Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Disdikbud Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan pantauan, IN diperiksa setelah 13 TKK dimintai keterangan, sekitar pukul 11.54 hingga 12.20.

Seusai dilakukan pemeriksaan, IN tidak banyak memberi keterangan kepada wartawan. Bahkan saat awak media hendak mengambil gambar, IN nampak memalingkan muka. “Saya hanya menyerahkan berkas, sama seperti kemarin. Maaf ya saya buru-buru, ngejar Salat Zuhur dulu,” kata IN. Sementara itu, Kepala seksi tindak pidana khusus Kejari Pandeglang, Feza Reza mengatakan, pemeriksaan hingga hari ini sudah mencapai 20 orang untuk penyidikan tersangka inisial IN. Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi data dalam pengembangan kasus tunda yang saat ini sedang ditangani. “Pemeriksaan saksi itu untuk melengkapi data tersangka IN,” kata Feza.

Saat ditanya apakah akan ada tersangka baru Feza mengatakan, hal tersebut bergantung pengembangan penyidikan. Jika memenuhi dua alat bukti, kemungkinan ada penambahan tersangka baru.  “Masih kita selidiki untuk mengetahui korupsi dana tunda. Kami fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna melengkapi data para tersangka. Ya, kalau ada dua alat bukti, tersangka baru juga bisa tetapkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Pandeglang M Abdurrochim menyambut baik dengan progres kejaksaan dalam mengungkap kasus tunda tersebut. Tetapi menurutnya, kejari jangan hanya fokus di Disdikbud, tetapi instansi lain yang terlibat dalam proses pencairan tersebut. “Kita apresiasi, sampai sekarang Kejari masih fokus mengungkap kasus tersebut. Tetapi kalau kita cermati, dalam setiap korupsi pasti dilakukan secara berjamaah. Sehingga ada kemungkinan instansi lain juga bisa terlibat, karena proses pencairan dana tersebut. Jelas ini juga patut ditelusuri,” ucapnya.

Menurutnya, untuk meminimalisasi penyelewengan anggaran, pihak kejaksaan harus tetap menegakkan supremasi hukum. Karena, penegakan hukum itu penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa perbuatan melawan hukum itu dilarang baik oleh hukum negara dan tidak dibenarkan dalam hukum agama.  “Di sinilah pentingnya penegakan hukum, karena namanya perbuatan korupsi itu jelas-jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat,” tuturnya. Meski demikian, Abdurrohim menyarahkan sepenuhnya proses penanganan hukum ke aparat kejaksaan. Pihaknya juga mengajak semua komponen untuk mendukung proses penegakan hukum di Pandeglang. (H-50)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here