2,3 Juta Kendaraan di Provinsi Banten Belum Bayar Pajak

SERANG, (KB).- Sebanyak 2,3 juta kendaraan bermotor di Provinsi Banten terindikasi belum melakukan daftar ulang atau membayar pajak tahunan. Jumlah itu terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai nota pengantar Gubernur Banten tentang raperda atas perubahan Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Paripurna dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis (6/9/2018).

“Berdasarkan data kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat di seluruh wilayah Provinsi Banten, tercatat sebanyak 5.1 juta unit kendaraan bermotor. Jenis kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 4.3 juta unit, atau sebesar 83.34 persen. Dari seluruh unit kendaraan yang terdaftar tersebut, bisa kita lihat indikasi kendaraan bermotor yang belum terdaftar ulang sebanyak 2,3 juta unit kendaraan bermotor,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Di antaranya, sosialisasi, publikasi, penyuluhan pajak. Selanjutnya, peningkatan pelayanan dengan memenuhi standar mutu manajemen pelayanan, penerapan sistem online serta melakukan penelusuran data kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang. “Dengan melaksanakan door to door service atau mendata kendaraan yang belum membayar PKB,” katanya.

Pajak progresif

Pemerintah Provinsi Banten juga berupaya mengatur pajak progresif untuk kendaraan roda empat dan roda dua yang memiliki peluang besar untuk peningkatan PAD. Pajak progresif telah diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pengenaan tarif progresif untuk tarif pajak kendaraan bermotor diperuntukkan bagi pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan jumlah CC mesin di atas 2.000 CC ke atas, yang didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. “Ke depan apabila perubahan perda ini berlaku untuk tarif pajak kendaraan bermotor progresif, yang akan dikenakan adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi untuk semua jenis kendaraan bermotor, didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama,” ujarnya.

Ia berharap pengaturan tersebut dapat meningkatkan penerimaan PAD sektor PKB. “Dan juga semakin tertib kepemilikan kendaraan bermotor, sesuai dengan nomor induk kependudukan di wilayah Provinsi Banten,” katanya. Terkait rencana kenaikan tarif PKB dan BBNKB, mantan Anggota DPR RI ini menuturkan, kenaikan tarif pajak akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan naiknya tarif pajak sebesar 1.75 persen maka asumsi pendapatan pajak sektor PKB dapat mencapai Rp 27. 653. 250. 425.

“Dapat kami jelaskan bahwa kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor yaitu naik sebesar 0.25 persen (dari 1.50 menjadi 1.75 persen). Untuk kendaraan bermotor atas nama pribadi atau kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam, dengan asumsi tersebut kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor diperkirakan akan bertambah lebih dari Rp 27. 653. 250. 425. Hal itu terdiri atas bagi hasil kabupaten/kota sebesar penerimaan provinsi, asumsi tersebut dihitung berdasarkan perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 1. 75 persen dikalikan kendaraan bermotor atau wajib pajak kendaraan bermotor jenis kendaraan bermotor,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here