2021, Seluruh Honorer dan TKS Pemprov Banten Ditargetkan Terlindungi BPJamsostek

Suasana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Perluasan dan Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Lembaga terkait’ yang diselenggarakan BPJamsostek Kanwil Banten, di Le Semar Hotel, Kota Serang, Kamis (26/12/2019).*

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Alhamidi menyampaikan bahwa hingga tahun 2021, pihaknya menargetkan seluruh honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Provinsi Banten sudah diikutsertakan dalam program BPJamsostek sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Banten nomor 26 tahun 2018 tentang kesepakatan jaminan sosial ketengakerjaan.

“Inilah keinginan dari Gubernur Banten agar seluruh non ASN atau TKS diikutsertakan dalam program BPJamsostek,” ujar Alhamidi, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Perluasan dan Percepatan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Lembaga terkait’ yang diselenggarakan BPJamsostek Kanwil Banten, di Le Semar Hotel, Kota Serang, Kamis (26/12/2019).

Saat ini, kata dia, jumlah pekerja Non ASN di Provinsi Banten kurang lebih sekitar 6.500 orang. “Target kita, bertahap tentunya. Kalau dilihat regulasinya pada tahun 2018 atau 2019 ini, baru sebagian yang diikutsertakan. Sebagian dari SKPD sudah menganggarkan untuk mengikuti program BPJamsostek dan semua OPD diwajibkan dan diharapkan dianggarkan di APBD 2020,” ujar Alhamidi.

Karena Pergub ini baru, kata dia, maka secara bertahap. Bahkan nanti seluruh TKS atau non ASN di Provinsi Banten ini diwajibkan. Dibiayai, dianggarkan oleh APBD masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga itu dapat terlindungi.

“Untuk anggarannya, tahun ini secara bertahap. Tahun 2020 Pemprov Banten telah menganggarkan separuh dari jumlah keseluruhan tenaga kerja Non ASN itu sendiri. Sejumlah SKPD sudah menganggarkan dan juga mungkin di sisi lain bukan pemerintah saja. Jadi dari pihak swasta pun juga sudah mengikutkan pekerjanya pada program BPJamsostek itu sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan pemerintah Provinsi Banten terhadap program BPJamsostek, di antaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 tahun 2018. Mewajibkan seluruh pekerja yang ada di Provinsi Banten ikut program BPJamsostek.

“Jangan sampai ada satu pekerja pun yang tidak terlindungi. Karena pemerintah harus hadir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja supaya aman, nyaman, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Itu salah satu dukungan atau regulasi yang sudah dibuat oleh Gubernur Banten,” ujar Alhamidi.

Ia menambahkan bahwa di tahun 2020 ini, pihaknya mencanangkan Provinsi Banten Berbudaya K3. Sehingga kecelakaan dan penyakit akibat kerja di Provinsi Banten dapat ditekan. Oleh karena itu, dengan adanya program BPJamsostek seluruh pekerja dapat terlindungi, ujar Alhamidi.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJamsostek Kantor Wilayah (Kanwil) Banten, Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa di akhir 2019 ini pihaknya menyelenggarakan FGD dengan Pemrov Banten karena pihaknya ingin seluruh peserta baik formal maupun informal menjadi tanggungjawab bersama antara BPJamsostek dan pemerintah, sesuai dengan Undang-undang (UU) 40 dan UU 24 bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus meliputi seluruh angkatan kerja.

“Di Provinsi Banten, kita punya sebanyak 5,6 juta orang untuk angkatan kerja. Sebagian sudah dilindungi di luar Banten. Ada sekitar 5 jutaan yang harus dilindungi BPJamsostek Kanwil Banten. Dengan FGD ini, Kami berharap ada kesepahaman antara BPJamsostek dengan Pemprov Banten karena dengan kesepahaman terkait dengan perlindungan jaminan sosial maka pasti akan terjadi sinergi dalam mendorong seluruh pekerja yang ada di Provinsi Banten ini bisa menjadi peserta BPJamsostek,” ujarnya.

Saat ini, ujar Eko, BPJamsostek ada kenaikan manfaat setelah ditandatanganinya PP Nomor 82 oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 ini yaitu tentang peningkatan manfaat jaminan tenaga kerja dan jaminan kematian. Sehingga dengan peningkatan ini, seharusnya tumbuh kesadaran yang luar biasa bagi seluruh masyarakat pekerja khususnya di Provinsi Banten untuk bisa ikut terlindungi program BPJamsostek. “Dengan iuran yang terjangkau, manfaat yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan pekerja dan keluarganya,” ujar Eko.

Disamping ada regulasi dari tingkat nasional, seperti UU, PP dan Permen, di Provinsi Banten ada surat edaran gubernur, intruksi gubernur dan regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Dengan adanya banyak regulasi tersebut harusnya bisa menjadi katalisator supaya kepesertaan BPJamsostek di Provinsi Banten ini bisa tumbuh dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, ujar dia, tinggal menunggu implementasinya saja. Implementasi tersebut harus dikawal oleh semua pihak. Jadi tidak mungkin hanya BPJamsostek ataupun Kadisnaker, tetapi harus seluruh kepala dinas yang ada di Provinsi Banten khususnya yang terkait sekali harus bisa bersinergi. Memang disini kita butuh dukungan baik secara moral maupun kebijakan terutama dari Gubernur Banten, Wakil Gubernur, dan juga Sekda Provinsi Banten untuk mendorong kepesertaan BPJamsostek lebih masif lagi.

“Kalau infrastrukturnya atau dari regulasinya kan sebenarnya sudah banyak. Jadi tinggal implementasinya kita harus efektifkan dan kita harus kelola terus sinergi ini suapaya bisa mendorong kepesertaan,” ujar Eko. (Ridho)*     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here