Kamis, 21 Februari 2019

2019, Syafrudin-Subadri Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan di Kota Serang

SERANG, (KB).- Persoalan kemiskinan menjadi salah satu konsen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang terpilih periode 2018-2023 Syafrudin-Subadri. Oleh karena itu, tim transisi telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang untuk menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pada APBD 2019.

“Kemarin ada rapat bersama tim transisi Wali Kota Serang terpilih. Semua OPD ikut, kalau Dinsos sendiri ke depan diminta untuk dapat menekan angka kemiskinan di Kota Serang,” ujar Kepala Dinsos Kota Serang, Syamsuri Dahlan kepada wartawan ditemui di kantornya, Rabu (29/8/2018).

Syamsuri mengungkapkan, berdasarkan data 2017-2018 terdapat 16.390 rumah tangga miskin di Kota Serang. Jumlah tersebut telah diintervensi oleh program Jamsosratu, PKH maupun BPNT. Sehingga saat ini hanya tersisa 4.000 rumah tangga miskin. “Tahun depan kami akan melanjutkan sisanya saja. Tapi dari sekarang juga sudah mulai digarap,” ucapnya.

Menurutnya, pembahasan mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut masih dalam proses. Sebab nilainya masih dinamis dan dapat bertambah. “Untuk anggarannya kami masih proses karena dinamis, bisa bertambah dan nanti juga akan ada bantuan dari provinsi. Paling ya sekitaran Rp 5 miliar,” kata Syamsuri.

Syamsuri menuturkan, program-program dinsos juga telah disinkronkan dengan visi misi Syafrudin-Subadri, salah satunya proram Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data, penerima bantuan RTLH tahun depan ada sekitar 130 rumah yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Serang. “Untuk RTLH tahun depan yang menerima ada 130 rumah. Sekarang hanya ada 16 rumah,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, Kecamatan Kasemen masih berada di zona merah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Kondisi tersebut juga menurutnya menjadi perhatian Syafrudin-Subadri. Sebelumnya, Wali Kota terpilih, Syafrudin mengatakan, akan memperbaiki akses di kecamatan.

Menurutnya, akses menjadi sangat menentukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan warga. “Seperti Kasemen yang disebut wilayah miskin padahal wilayah pertanian di mana jika digarap bisa menghidupi masyarakat di Kota Serang. Ini menjadi dilema,” ujar Syafrudin.

Ke depan pemerintah akan mencari tahu kenapa masyarakat Kasemen tidak bisa mengolah lahan pertanian yang ada. “Kita cari tau itu kenapa masyarakat tidak bisa mengolah lahan pertanian. Mungkin karena air tidak ada atau pupuknya sulit. Kalau airnya sulit kami carikan solusi agar mengalir ke wilayah persawahan,” tuturnya. (TM)*


Sekilas Info

Renstra Harus Sesuai Arah Pembangunan Kota Serang

SERANG, (KB).- Rencana strategis (Renstra) 2019-2023 dan rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah (OPD) 2020 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *