2018, Jumlah Penduduk di Tangsel Meledak

TANGERANG, (KB).- Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih yang tertinggi di Banten. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, pada 2016 LPP di Tangsel mencapai 3,28 persen. Kota dengan luas 147,19 kilometer persegi dihuni oleh 1.593.812 dengan kepadatan penduduk 10.828,26 setiap kilometer persegi.

Sejak berdiri, penduduk Tangsel terus bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan kota, terutama industri properti. Pada 2012, jumlah penduduk Tangsel sebanyak 1.394.405 jiwa. Kemudian, bertambah menjadi 1.492.999 jiwa di 2013. Sebanyak 1.543.209 jiwa pada 2014. Kemudian, di 2015, jumlah penduduk mencapai 1.593.812 jiwa. Terus bertambahnya jumlah penduduk Tangsel tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah (PR) Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany untuk membuat skema kebijakan mengendalikannya.

Kepala Sub Direktorat Mekanisme Operasional Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ade Anwar mengatakan, lonjakan penduduk di Kota Tangsel bukan karena tingkat kelahiran. Lonjakan tersebut dikarenakan letak geografis Tangsel yang strategis yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta. Dengan begitu, Kota Tangsel menjadi tujuan migrasi penduduk di Indonesia. “Kalau dari segi kelahiran rate atau angka kelahiran kasar, Tangsel sejajar dengan kabupaten atau kota di Provinsi Banten,” katanya, Ahad (31/12/2017).

Namun, lanjut dia, tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut tetap saja menjadi masalah cukup serius bagi Pemkot Tangsel.  Ia berharap, perangkat organisasi daerah lintas sektor di Kota Tangsel saling bersinergi dalam mengatasi persoalan yang muncul, karena masalah kependudukan untuk keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang digaungkan pihak BKKBN. “Kampung KB itu tujuan utamanya meningkatkan keluarga menjadi lebih berkualitas,” tuturnya.

Ada aspek lainnya terkait pemenuhan delapan fungsi keluarga, di antaranya fungsi agama, sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta fungsi lingkungan.  Kedelapan fungsi keluarga tersebut tidak mungkin dapat dikerjakan hanya oleh BKKBN, melainkan perlu dukungan program lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sektor terkait.

Ia mencontohkan untuk fungsi agama sektor terkait, adalah Kantor Kementerian Agama di Tangsel. Begitu juga untuk fungsi sosialisasi dan pendidikan sangat erat kaitannya dengan Dinas Pendidikan.
Kampung KB yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 2016 yang lalu rencananya akan diperluas cakupan wilayahnya yang awalnya hanya setingkat dusun di satu desa atau kelurahan pada satu kecamatan. Pada periode berikutnya akan dinaikkan levelnya setingkat kelurahan atau desa.

“Dalam waktu dekat kami akan luncurkan Instruksi Presiden tentang Operasionalisasi Kampung KB,” ujarnya. Selain itu, ucap dia, di 2018, pemerintah pusat akan menggelontorkan biaya operasional untuk tiap-tiap Kampung KB yang telah dicanangkan di tiap-tiap kecamatan. Di mana saat ini terdapat satu Kampung KB untuk tiap kecamatan di Indonesia. Besarnya biaya operasionalnya tersebut terbagi dalam tiga kriteria, yakni Rp 80 juta untuk Kampung KB di wilayah perkotaan, Rp 90 juta untuk Kampung KB yang berlokasi di daerah tertinggal perbatasan dan kumuh (DTPK), dan Rp 100 juta untuk Kampung KB yang berada di daerah DTPK. (DA)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here