Selasa, 16 Oktober 2018

161 Dewan Hakim MTQ XV Banten Ikuti Orientasi

SERANG, (KB).- Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Banten menggelar orientasi dewan hakim MTQ XV Banten, Senin (16/4/2018) siang. Kegiatan berlangsung pada sebuah hotel di Kota Serang, dibuka Ketua LPTQ Banten Prof. KH. Syibli Syarjaya.

Kepala Sekretariat LPTQ Banten H. Eka Setya Lesmana mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk penyampaian buku panduan dan pembagian tugas dewan hakim, dan pemantapan tugas bagi masing-masing dewan hakim.

Dengan kegiatan ini, diharapkannya para dewan hakim yang telah ditunjuk memahami betul bagaimana mempertanggungjawabkan tugasnya dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan.
“Jumlahnya 161 dewan hakim,” kata Eka.

Dalam sambutannya, Prof. Syibli Syarjaya menegaskan tentang pedoman dan etika hakim. Antara lain, saat menjalankan tugas penilaian peserta, hakim dilarang bersikap tidak baik.

Menurut Prof. Syibli, tugas sebagai dewan hakim merupakan amanah besar. Oleh sebab itu, mereka harus menjalankan tugas sebaik mungkin.

“Sebab, yang dilakukan dewan hakim harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berkali-kali mengingatkan kepada seluruh dewan hakim agar bekerja dengan baik, karena tugas dewan hakim dan panitera MTQ tidak mudah dan merupakan tugas yang menuntut tanggung jawab hati nurani.

“Perlu saya ingatkan terus, bahwa hasil keputusan dewan hakim tidak dapat digugat. Oleh karena itulah, dewan hakim harus berlaku cermat, jujur dan objektif dalam memberikan penilaian” tegasnya.

Ia berpesan kepada 161 dewan hakim MTQ XV Banten agar berlaku adil dan profesional dalam penilaian kepada peserta dan tidak terpengaruh atas kedekatan daerah masing-masing. Hal ini perlu ditegaskan, karena seluruh dewan hakim berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Pada orientasi ini seluruh dewan hakim mendapatkan materi dari Prof. KH. Syibli Syarjaya dan Dr. Tholabi Kharlie. (Sy)*


Sekilas Info

Calon Pengantin Diusulkan Wajib Tes HIV/AIDS

SERANG, (KB).- Komisi II DPRD Kabupaten Serang berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *