15 Anggota DPRD Banten Menandatangani, Interpelasi Gubernur Banten Bergulir

SERANG, (KB).- Pengajuan interpelasi Gubernur Banten tentang pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB, terus bergulir. Sebanyak 15 anggota DPRD Banten, telah menandatangani pengajuan interpelasi gubernur tersebut.

Informasi yang dihimpun wartawan, kelima belas anggota tersebut, yaitu dari Fraksi PDIP Muhlis, Ida Rosida Lutfi, Sri Hartati, Barhum HS, Anita Indahwati, Ade Suryana, Jamin, Yeremia Mendrofa, Toha, Sugianto, Ehi Suhaeri, Madsuri, dan Indah Rusmiati. Kemudian, Fraksi Nasdem-PSI Maretta Dian dan Fraksi Gerindra Ade Hidayat.

Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, anggota DPRD Banten fraksi di luar PDIP yang menandatangani pengajuan interperpelasi mengatasmakan pribadi atau bukan atas fraksi masing-masing. “Atas nama pribadi,” katanya kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Prinsipnya Fraksi PDIP menyampaikan terima kasih kepada anggota yang sudah menandatangani pengajuan interpelasi.

“Mudah-mudahan bisa bersama. Kami juga masih menunggu kawan-kawan fraksi lain yang ingin ikut sama-sama dalam pengajuan hak interpelasi ini. Mereka sedang konsultasi dengan partainya masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB, Pengajuan Hak Interpelasi Dewan Mencuat

Untuk penyerahan pengajuan interpelasi kepada pimpinan DPRD Banten, pihaknya akan terlebih melaksanakan rapat dengan anggota yang sudah menandatangani pengajuan interpelasi.

“Karena ini sudah bukan lagi hanya melibatkan Fraksi PDIP, nanti kami akan musyawarahkan dengan pak Ade Hidayat dan ibu Maretta,” ucapnya.

Terpisah, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat menuturkan, penandatanganan hak interpelasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, untuk mengetahui langsung tentang pemindahan RKUD kepada Gubenur Banten.

Ia mengatakan, interpelasi merupakan hak melekat pada setiap anggota DPRD Banten. Hak tersebut bisa digunakan apabila terdapat kebijakan yang dirasa membutuhkan keterangan lebih jelas dari gubernur. Langkah ini juga dianggap pas untuk membedah kebijakan pemindahan RKUD yang dilakukan Gubernur Banten.

Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB, Interpelasi Fraksi Golkar kepada Gubernur Banten Berlanjut

“Ini langkah normatif yang dilakukan saya sebagai anggota DPRD Banten yang merupakan refresentasi dari masyarakat. Saya harus bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD, sehingga semuanya jelas,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, kebijakan pemindahan RKUD telah menimbulkan polemik. Sementara, penjelasan yang utuh dan menyeluruh belum disampaikan.

“Maka, salah satunya jalan untuk mengetahuinya ya itu dengan interpelasi. Saya pikir interpelasi merupakan langkah biasa diajukan oleh DPRD. Bertanya kepada kepala daerah untuk mendapatkan jawaban utuh,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here