11 Varietas Hortikultura Lebak Bersertifikat

LEBAK, (KB).- Sebanyak 11 varietas durian dan padi lokal Kabupaten Lebak mendapatkan sertifikat tanda daftar varietas dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan RI.

Sertifikat tersebut secara simbolis diserahkan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten, Sudi Mardianto kepada Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi di Pendopo Pemkab Lebak, Selasa (12/3/2019).

Hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak Dede Supriatna dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Rahmat Yuniar.

Kepala Distanbun Lebak Dede Supriatna mengatakan, ada 11 varietas hortikultura lokal yang sudah bersertifikat tanda daftar varietas dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan RI.

Ke 11 varietas itu, kata dia, terdiri dari varietas durian jenis sangkanwangi satu, durian sangkanwangi dua dan sembilan varietas padi, yakni pare bunar, tambleg, pare sereh kanekes, pare sereh kerta, konjal, beureum batu, seungkeu, caok dan gadog.

”Dengan diserahkannya varietas lokal ini, maka varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Peizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat Lebak,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Lebak merupakan daerah pertanian. Masyarakat Lebak sudah tidak asing dengan padi, karena sebagian besar penduduk merupakan petani padi.

Dengan mendapatkan sertifikat ini, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi padinya. Terlebih, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan mengembangkan varietas unggulan lainnya yang menjadi ciri khas daerah Lebak.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil produksi pertanian,” ucapnya.

Ia mengatakan, 11 varietas lokal yang sudah terdaftar baru dari 2 kecamatan, yakni Leuwidamar dan Banjarsari. Namun, ke depannya Pemkab akan mendaftarkan varietas lainnya yang lebih banyak.

“Masih banyak varietas unggulan di Lebak, namun masih diperlukan kajian mendalam untuk didaftarkan,” tuturnya.

Batasi alih fungsi lahan

Sementara, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, untuk mendukung sektor pertanian, Pemkab Lebak membatasi alih fungsi lahan. Namun demikian, diakuinya bahwa Pemkab masih kesulitan untuk mengontrolnya, karena lahan tersebut kebanyakan milik perorangan atau masyarakat. Sehingga, perlu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Diperlukan kesadaran untuk tidak mengubah fungsi lahan, terlebih jika lahannya produktif. Kita tahu, banyak sawah yang sudah jadi permukiman, karena itu memang lahan milik masyarakat,” ucapnya. (Lugay/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here