Sabtu, 15 Desember 2018

11 Hotel tanpa IMB Harus Ditindaklanjuti

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menindaklanjuti hotel tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun melanggar aturan reklamasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang M Novi menyayangkan adanya 11 hotel di wilayah Kecamatan Anyer – Cinangka yang tidak berizin. Sebab, dapat menjadi preseden buruk yang berdampak terhadap PAD Pemkab Serang.

“Pertama kami selaku DPRD sangat menyayangkan dengan hotel yang tidak berizin di Anyer-Cinangka,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, M Novi kepada Kabar Banten, di ruangannya, Jumat (7/12/2018).

Berdasarkan informasi, rata-rata permasalahan izin hotel tersebut pada izin reklamasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab, Pemkab Serang sudah memiliki aturan dan kesepakatan bersama terkait masalah bangunan di sempadan pantai tersebut.

“Karena bagaimanapun, kami sudah punya perda atas kesepakatan bersama dan kajian. Tentu, mereka harus mematuhi aturan perda yang sudah kita buat,” tuturnya.

Kemudian, kata politisi Gerindra tersebut, adanya hotel atau bangunan yang tidak berizin tersebut bisa berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena bagaimanapun juga, pembangunan di Kabupaten Serang tidak lepas dari PAD. Salah satunya hotel, restoran dan tempat hiburan,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, dinas terkait seperti DPMPTSP dan Satpol PP harus segera menindaklanjuti terkait perizinan hotel yang tidak mengantongi IMB ataupun melanggar aturan reklamasi. Namun jika hotel-hotel tersebut sudah mempunyai itikad baik untuk melengkapi perizinannya, maka Pemkab Serang boleh saja memberikan toleransi.

“Tapi kalau tidak berupaya untuk beritikad baik membuat izin atau mengurus izin otomatis pihak terkait salah satunya Satpol PP harus berani tegas untuk menertibkan termasuk membongkar. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi Pemkab Serang,” tuturnya.

Baca Juga: Diduga tak Berizin, 11 Hotel di Anyer-Cinangka Terancam Dibongkar

Namun dalam hal ini, kata dia, bukan berarti pemkab membatasi investor. Namun, agar investor tersebut bisa tertib sesuai administrasi di kabupaten/kota. “Sekarang yang namanya sistem perizinan, sudah online. Sebetulnya, itu mempermudah bagi pengusaha untuk melakukan administrasi di masing masing wilayah kabupaten/kota. Tapi, tetap yang harus ditempuh adalah jalur sesuai dengan aturan,” katanya.

Disinggung soal aturan reklamasi, Novi menjelaskan, untuk perizinannya berada di Provinsi Banten. Akan tetapi, ada beberapa poin yang berada di Kabupaten Serang seperti rekomendasi. “Jadi kami berharap pemprov juga harus tegas dalam melakukan tindakan, ketika ada pengusaha yang melakukan tindakan menyalahi aturan seperti itu (tidak berizin),” ucapnya.

Sedangkan soal bangunan yang menjorok atau berada di atas terumbu karang, hal itu secara tegas dilarang dan telah diatur dalam peraturan daerah (perda). “Yaitu aturan tentang sempadan pantai dan reklamasi. Itu sudah ada aturan juklak juknis tinggal pengusaha mengkaji, jangan sampai ketika membangun dan menyalahi aturan,” ujarnya. (DN)*


Sekilas Info

Jalur Maut di Jalan Raya Serang-Cilegon

Jalur maut, begitu kira-kira masyarakat menyebut ruas jalan raya Serang-Cilegon, tepatnya dari trafficlight Pondok Cilegon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *