10 Desa Belum Laporan Dana Desa

PANDEGLANG, (KB).- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang mengkalim, hingga sekarang progres laporan Dana Desa (DD) tahap pertama sudah hampir 90 persen selesai dari total 326 desa pengelola dana tersebut. Hingga kini, hanya tersisa tinggal 10 desa lagi yang belum menyelesaikan laporan tersebut.

Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya telah menyampaikan ke masing-masing desa agar segera menyerahkan laporan penggunaan DD tahap pertama pada awal September. Karena untuk pencairan tahap II, syaratnya adalah harus selesai laporan DD tahap pertama.  “Laporan DD tahap pertama saat ini sudah masuk sekitar 90 persen, tinggal tersisa 10 desa. Hari ini, saya tanda tangani empat laporan. Harapan saya sesuai jadwal, untuk tahap II sudah mulai berjalan, karena dikejar waktu,” kata Taufik kepada Kabar Banten, seusai menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (7/9/2017).

Meski masih terdapat sejumlah desa belum menyelesaikan pelaporan DD, namun dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengajukan pencairan DD tahap II ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Karena hingga saat ini, DPMPD tidak lagi menunggu laporan seluruh desa yang masuk dari tiap kecamatan.  “Kalau belum selesai semua, kami menggunakan aturan reward dan punishment. Kalau kemarin jika satu kecamatan belum mengumpulkan semua, kami tidak terima. Tetapi sekarang walaupun ada 2 atau 3 desa dari kecamatan yang melaporkan, langsung kami proses pencairannya,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini tercatat sisa DD yang belum disalurkan sebesar Rp 161 miliar. Dari total alokasi yang diperoleh tahun 2017, sebesar Rp 240 miliar telah dicairkan pada bulan Juni lalu. Menurut Taufik, hasil monitoring pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, ia tidak menemukan penyimpangan yang berarti. Hal yang paling menonjol, hanya terjadi pada aspek volume.

Di antaranya masih ada beberapa desa yang melaksanakan pembangunan, dengan volume yang tidak sesuai. “Sejauh ini sudah banyak yang sesuai, hanya dari hasil monitoring dan evaluasi. Kami akui ada beberapa temuan perihal volume yang kurang. Namun saat kami temukan, sudah kami rekomendasikan agar segera diperbaiki, sehingga ketika inspektorat masuk, mereka tidak ada lagi kekurangan volume,” ujarnya.

Sebab, jika kekurangan progres tidak cepat diperbaiki, maka sisa anggaran harus dikembalikan melalui kas desa. “Karena kalau ada temuan kekurangan volume, maka desa harus mengembalikan kelebihan anggaran. Alur pengembaliannya itu memang dari mereka untuk mereka, karena nantinya akan masuk ke kas desa. Namun itu ada prosedur yang harus dilewati,” tuturnya. Sementara itu anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pandeglang, Ade Muamar meminta agar DBMPD terus melakukan komunikasi dengan kecamatan dan desa yang belum selesai membuat laporannya. (H-50)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here