10 Bangunan tak Berizin Disegel

TANGERANG, (KB).- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang menyegel bangunan tak memiliki izin di Kapling DPR, Neroktog, Kecamatan Pinang. Penyegelan puluhan Bangunan ilegal yang di lakukan Bidang Penegak Hukum (Gakumda) berdasarkan temuan dan hasil sidak inspeksi mendadak anggota DPRD Kota Tangerang.

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gakumda pada Satpol PP Kota Tangerang, Kaonang mengatakan pihaknya menyegel sebanyak 10 bangunan yang tak memiliki izin di wilayah Kavling DPR.

“Saya berharap dengan penyegelan ini jangan ada aktivitas kontruksi atau pembangunan pada bangunan yang sudah di segel, jika masih ada aktivitas, kami tidak akan segan-segan melakukan penyitaan alat kontruksi yang ada,” ungkap Kaonang, Ahad (10/11/2019).

Kaonang berharap setelah di lakukan penyegelan, pemilik bangunan segera mengurus kelengkapan administrasi perijinan agar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat di terbitkan sesuai perda dan aktivitas pembangunan dapat di lanjutkan.

“Saya berharap pemilik bangunan segera mengurus IMB, agar pembangunan dapat di lanjutkan,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018, pembangunan yang diperuntukan untuk industri atau jasa dapat sidangkan bahkan dapat dipidanakan.

“Di Kota Tangerang ada perda, maka para insvestor harus taat akan aturan tersebut. Karena jika bangunan untuk industri dan jasa dapat dipidanakan,” tegasnya.

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Yosgundarno menuturkan bahwa pihaknya terus menyosialisasikan pemahaman penerapan sistem online dengan Sistem One Single Service atau pelayanan satu pintu pada produk perijinan.

Hal ini diklaim sebagai bukti komitmen dari Pemerintah Kota Tangerang untuk terus meningkatkan inovasi untuk investasi.

Sistem pelayanan satu pintu berbasis online tersebut, kata dia, untuk memudahkan masyarakat mengurus produk salah satunya perijinan agar masyarakat melaksanakan kepengurusan administrasi perijinan melalui jalur resmi.

Selain itu, menurutnya, DPMPTSP juga telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk melayani mengantarkan produk perijinan yang diterbitkan, sehingga produk perijinan yang sudah terbit dapat dikirim ke rumah.

“Di era digital ini semuanya serba mudah, kita juga terus berupaya berinovasi untuk meningkatkan investasi di Kota Tangerang,” imbuhnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here