1.328 KK Akan Terima Bantuan Rehab Rumah

PANDEGLANG, (KB).- Tahun ini, sebanyak 1.328 kepala keluarga (KK) kategori masyarakat dengan penghasilan rendah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang.

Kepala Bidang Perumahan DPKPP Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan, jumlah bantuan tersebut terdiri dari 950 MBR Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) reguler yang tersebar di 10 kecamatan, BSPS Backlog 136 MBR tersebar di Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Jiput dan BSPS yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan di Kecamatan Panimbang untuk 242 MBR. ”Besaran bantuan per MBR itu Rp 15 juta, kecuali yang backlog itu Rp 30 juta,” kata Nana Mulyana kepada Kabar Banten, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, syarat untuk mendapatkan program tersebut, pertama ada MBR, dan MBR itu di bawah UMK. Kemudian ada kesanggupan swadaya dari masyarakat dan lahan yang akan dibangunkan atau direhab rumahnya adalah milik penerima bantuan. Namun demikian, kata Nana, meski dana bantuan itu ditransfer langsung ke rekening penerima, pihak penerima tidak bisa langsung mencairkannya tanpa ada bukti pembelian bahan bangunan. Saat dana diterima, maka penerima dan masyarakat yang melakukan swadaya harus membuat rencana anggaran biaya (RAB) rehab rumah dan segera melakukan belanja kebutuhan ke toko material.

Sebab, hal itu sudah diatur dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2016. ”Jadi, meski uang sudah ditransfer ke penerima, tapi uang itu tidak bisa dicairkan, karena harus dibelikan bahan bangunan dulu. Setelah bahan bangunan diterima sesuai RAB, uang itu akan dibayarkan kepada toko material,” ucapnya. Pihaknya menyerahkan ke penerima untuk belanja bahan bangunan ke toko mana saja. Namun yang jelas bantuan tersebut harus terealisasi sesuai aturan. ”Kami tidak mengatur penerima harus beli bahan bangunan ke salah satu toko karena itu menyalahi aturan. Silakan saja, yang penting rumah itu berdiri dan ada swadaya masyarakatnya,” tuturnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat maupun aparat desa untuk segera mengajukan program MBR ke dinasnya. Sebab, tiap tahunnya DPKPP Pandeglang selalu mengajukan permohonan program MBR ke Kementerian PUPR. Kami hanya berwenang membuat pengajuan dan yang merealisasi adalah Kementerian PUPR. Untuk tahun depan kita usulkan 1.500 MBR Reguler dan belum tahu berapa yang direalisasi. (H-38)***

1 KOMENTAR

  1. Asalam. Pagi bapak ibu mentri yg saya hormati saya minta tolong buat bedahin rumah saya sudah 4 orang yg keaini poto poto nanya ini nanya itu tapi sampay sekarang ga ada kabarnya moho ditanggapi bapak/ ibu mentri lebak banten wassalam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here