Selasa, 18 Desember 2018
1.065 anggota PPK dan PPS saat mengikuti acara pelantikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang di Gor Maulana Yusuf, Kota Serang, Jumat (9/3/2018).*

1.065 PPK dan PPS Dilantik, Anggaran Honor Kurang Delapan Bulan

SERANG, (KB).- Sebanyak 1.065 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Serang resmi dilantik, Jumat (9/3/2018). Mereka akan bekerja hingga 15 bulan, namun saat ini anggaran yang tersedia untuk honorarium PPK dan PPS tersebut baru dialokasikan untuk tujuh bulan.

Ketua KPU Kabupaten Serang Muhamad Nasehudin mengatakan, jumlah PPK yang dilantik sebanyak 87 orang. Sedangkan untuk PPS 978 orang, total yang dilantik pada hari ini PPK dan PPS sebanyak 1.065 orang. Mereka akan bekerja mulai 9 Maret 2018-16 Juni 2019 atau sekitar 15 bulan. Namun sampai saat ini anggaran honorarium yang disiapkan baru untuk tujuh bulan.

”Apakah mungkin nanti diperubahan ada penyesuaian nanti kita lihat data terbaru dari KPU RI,” ujarnya kepada wartawan usai pelantikan. Nasehudin mengatakan, dari jumlah tersebut secara umum PPK dan PPS didominasi oleh muka-muka baru. Jika dipersentasikan muka lama sekitar 40 persen dan muka baru 60 persen. ”Saya kira ini banyak yang lama dan baru, tapi posisinya yang jelas kita tidak memosisikan itu. Yang jelas kita menyeleksi PPK dan PPS itu sesuai dengan peraturan PKPU 3 tahun 2018 tentang pembentukan PPK dan PPS,” katanya.

Pihaknya sudah melakukan rekrutmen secara transparan. Bahkan untuk pendaftar PPS dinilai sangat membeludak hingga mencapai 1.718 orang namun yang ditetapkan hanya 978 orang. Mereka yang ditetapkan itu telah sesuai denagn persyaratan. Adapaun jika dikemudian hari ditemukan PPK dan PPS yang menyebabkan tidak memenuhi syarat semisal berafiliasi dengan parpol atau ditemukan SK pengurus parpol maka itu bisa diproses atau di PAW.

Naseh mengingatkan kepada PPK dan PPS yang telah dilantik, mereka telah membacakan fakta integrias. Oleh karena itu, tidak boleh mereka berafiliasi dan harus netral dalam pelaksanaannya. Jika kemudian ditemukan yang melanggar maka dipersilakan kepada siapa pun untuk melaporkannya ke pengawas maupun etik. ”Itu bisa diproses lapor saja ke panwas, nanti hasil klarifikasinya dan berita acaranya seperti apa kita hanya menerima rekomendasi saja,” ucapnya.

Sementara Komisioner KPU Banten Enan Nadia mengatakan, benar jika saat ini anggaran honor yang ada baru untuk tujuh bulan. Sedangkan masa kerja mereka akan berlangsung selama 15 bulan. Oleh karena itu, kemungkinan KPU RI akan merevisi anggaran tersebut. ”Untuk November-Desembernya itu ditambah kemudian untuk anggaran tahun 2018 otomatis menggunakan anggaran 2019. Untuk ketua PPK honornya Rp 1.800.000 dan untuk anggota Rp 1.600.000. Kalau PPS itu Rp 800.000 ketuanya,” ujarnya. (DN)***


Sekilas Info

Bank Banten Harus Bangun Kepercayaan Pemda

SERANG, (KB).- Wakil Ketua DPRD Banten, Nur’aeni mendukung upaya Pemprov Banten yang akan melepas saham di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *