Perda Retribusi RSUD Kota Serang Dipercepat


SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Serang tentang Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang.

Wakil Ketua I DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan, Perda Retribusi RSUD sangat krusial untuk segera diselesaikan. Hal itu karena saat ini belum ada payung hukum yang jelas untuk retribusi dari pelayanan di RSUD Kota Serang.

“Jangan sampai nanti RSUD Kota Serang sudah berdiri, pasiennya sudah ada terus mengambil retribusi. Sementara payung hukumnya tidak ada, ke mana cantolannya,” kata Bambang kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang, Senin (24/6/2019).

Saat ini, kata dia, untuk Perda Retribusi secara umum sudah ada. Namun, untuk RSUD harus dibuat perda khusus karena berbeda dengan retribusi lainnya.

Ia menuturkan, dalam hal ini pelayanan harus diprioritaskan dibandingkan target retribusi. Menurutnya, tidak bisa menyebut retribusi RSUD sebagai sesuatu yang potensial.

“Terpenting RSUD itu sifatnya tidak mencari keuntungan, enggak sepakat (kalau disebut potensi),” ucapnya.

Ia mengatakan, usul wali kota terkait raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus). “Yang terpenting itu bukan target pendapatan akan tetapi pelayanan yang maksimal,” tuturnya.

Ia menargetkan Perda tersebut harus selesai sebelum masa bakti DPRD 2014-2019. Pihaknya tidak ingin meninggalkan pekerjaan rumah kepada wakil rakyat masa bakti selanjutnya.

“Sebelum bulan September. Kami tidak ingin utang dan menunda pekerjaan yang belum selesai,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan retribusi yang akan dimuat dalam Perda itu di antaranya retribusi pelayanan, termasuk juga UGD rawat inap dan rawat jalan.

“Sementara ini rumah sakit sudah berjalan kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) nya sudah ada hanya memang bisa melayani rawat jalan dan retribusinya belum berjalan,” kata Syafrudin.

Namun, ia juga tidak ingin masyarakat terbebani dengan retribusi tersebut saat menerima pelayanan. Sehingga, Pemkot akan menggandeng BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bahkan, kata dia, bisa jadi bagi masyarakat yang kurang mampu tidak dibebankan biaya. “Alhamdulilah BPJS di Kota Serang sudah berjalan, tapi rumah sakit belum ada kerja sama,” ujarnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here