BUMD Agrobisnis Banten Ditargetkan Tahun Ini Terbentuk

SERANG, (KB).- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis milik Pemprov Banten ditargetkan tahun ini sudah terbentuk. Pembentukan BUMD tersebut dinilai penting. Salah satunya untuk menekan inflasi di Banten yang saat ini berada diatas rata-rata nasional.

Selain bisa meningkatkan kesejahteraan para petani di Banten, pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut dianggap memiliki nilai tambah dari produksi pertanian dan menjadi salah satu bagian dari solusi menekan laju inflasi daerah di Provinsi Banten.

“Kita targetkan terbentuk tahun ini. Sekarang menunggu persetujuan DPRD Banten karena masih dilakukan pembahasan di panitia khusus (Pansus),” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso, Senin (11/3/2019).

Ia mengatakan, pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut harus masuk dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, sehingga perlu dilakukan perubahan RPJMD untuk memasukkan program pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut. Dengan demikian, pembentukan BUMD Agrobisnis tersebut seiring dengan perubahan RPJMD Banten yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD, ujarnya.

“Permasalahan di Banten ini dari sisi pasokan kebutuhan pokok dan juga kelancaran distribusi. Maka pembentukan BUMD Agrobisnis, pasar induk dan pergudangan bisa menjadi solusinya. Termasuk Dinas Pertanian akan membentuk ‘Rice Centre’ di Pandeglang, bisa menjadi solusi dari permasalahan ini,” kata Babar usai rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, Senin (11/3/2019).

Babar mengatakan, saat ini inflasi di Provinsi Banten masih berada diatas rata-rata nasional. Salah satu faktornya karena pola konsumsi dan daya beli masyarakat terutama terhadap produk makanan jadi yang selau menjadi penyebab terjadinya inflasi di Banten. “Kalau saat ini penyebabnya juga karena kenaikan tiket pesawat, kenaikan tol dan juga BBM,” katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan peranan semua pihak terutama yang termasuk dalam tim pengendali inflasi daerah atau dinias-dinas. Salah satu program yang dilaksanakan di Banten adalah dengan memperbanyak warung-warung kebutuhan pokok yang bisa mendekatkan kepada masyarakat salah satunya dengan memperbanyak Toko Pangan Kita (TPK) yang diselenggarakan bulog dengan mitra-mitranya. “Program di lapangan untuk menekan inflasi itu yakni pendekatan sebaran toko pangan yang banyak. Ini juga dilakukan oleh FSPP dan juga Baznas,” ujarnya.

Ia mengatakan, rapat kordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) yakni untuk finalisasi penyusunan ‘road map’ TPID Banten yang disesuaikan dengan pusat melalui empat pendekatan yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. “Masing-masing dari hulu ke hilir dalam masalah penanganan urusan pangan ini harus berjalan dengan baik,” kata Babar. (KO/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here