Selasa, 12 Desember 2017

Wajib Pajak Sukarela Laporkan Aset DJP Banten Bebaskan Denda Wajib Pajak Sukarela Laporkan Aset, DJP Banten Bebaskan Denda

SERANG, (KB).- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten membebaskan denda pajak bagi para wajib pajak (WP) yang sadar melaporkan asetnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala DJP Banten, Catur Rini Widosari saat menggelar konferensi pers di Kanwil DJP Banten, Rabu (29/11/2017). Dia mengatakan, keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang program pengampunan pajak.

PMK tersebut membahas mengenai tidak memerlukan surat keterangan bebas pajak, tetapi hanya cukup menggunakan surat keterangan pengampunan pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah dan bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak. “PMK 165 mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi WP yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” kata Catur kepada Kabar Banten.

Menurutnya, Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) tersebut memberi kesempatan bagi seluruh WP yang memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif Kelompok Wajib Pajak bagi orang pribadi umum dikenakan tarif 30 persen, badan umum dikenakan 25 persen dan orang pribadi atau badan tertentu. Atau penghasilan usaha atau pekerjaan bebas yang kurang dari Rp 4,8 miliar atau karyawan dengan penghasilan kurang dari Rp 632 juta dikenakan tarif 12,5 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengungkapan dilakukan langsung oleh WP sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak. Maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak Data Wajib Pajak Tetap berlaku. Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final, dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

”Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan,” ucapnya.  Selain itu, Catur Rini Widosari menuturkan, Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-undang wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak.

Data yang dimiliki Ditjen Pajak antara lain izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan, izin mendirikan bangunan registrasi produk obat dan makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran. Saat ini Ditjen Pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

”Selanjutnya mulai 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak. Termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau semua Wajib Pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PASFinal sebagaimana diatur dalam PMK165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut,” tuturnya. (TM)***


Sekilas Info

Iman: Tumbuhkan Bank Serang di Tengah Persaingan

SERANG, (KB).- Di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang cukup ketat saat ini, memimpin usaha Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *