Kamis, 24 Agustus 2017

Untuk Kabupaten/Kota bantuan keuangan telat

SERANG, (KB).- Hingga Juni 2017 bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota dari Pemprov Banten belum bisa dicairkan. Hal tersebut karena petunjuk teknis (juknis) terkait bankeu baru rampung. Sebelumnya, bankeu direncanakan cair pada April 2017. “Saya dengar baru selesai tuh petunjuk teknisnya. Kayaknya karena bulan puasa ini. Ya, telat lah,” ujar Hudaya, kepada wartawan di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (16/6/2017).

Menurut Hudaya, lambatnya pembahasan juknis karena ada beberapa hal yang harus ditentukan dinas terkait yang memiliki tanggung jawab secara operasionalnya. “Misalnya ada bantuan keuangan yang akan dipakai untuk perumahan dan permukiman, maka OPD yang harus menyelesaikan juknisnya adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Memang yang agak sulit itu Perkim, paling terakhir itu Perkim. Tapi sekarang sudah selesai,” ujarnya.

Ia menuturkan, draf juknis yang akan dimasukkan dalam Pergub tersebut sudah masuk Biro Hukum.
“Kemungkinan nanti dicairkan habis lebaran,” ucap Hudaya. Dengan sisa waktu enam bulan lagi, maka pemerintah kabupaten/kota harus memadatkan kegiatan yang direncanakan terlaksana dari bantuan keuangan provinsi ini. “Dalam waktu dekat ini kita akan undang kabupaten/kota terkait juga pembahasan APBD perubahan yang akan dilakukan. Sebab, bisa saja mereka minta di perubahan, karena sisa waktu tinggal enam bulan ini,” tuturnya.

Menurut Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, sistem penyaluran bantuan keuangan tahun 2018 harus dibahas lebih matang, dengan mempertimbangkan cakupan wilayah, agar tidak ada lagi kabupaten/kota yang menolak bankeu (Kota Serang). “Kita tidak mengerti kenapa Kota Serang menolak. Namun yang jelas ini harus menjadi catatan, agar ke depan tidak terjadi lagi. Untuk itu, pembahasannya harus lebih matang, dengan melibatkan kabupaten/kota secara sinergi. Sehingga tidak ada lagi istilah pemerintah provinsi itu kabupaten ke sembilan,” kata Asep.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten Nandy Mulya menjelaskan, mekanisme pencairan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Banten untuk kabupaten/kota pada 2017 akan diberikan secara bertahap, sesuai dengan progres capaian realisasi tahap sebelumnya. Hal itu mengacu Pergub nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan Provinsi Banten. Pencairan tahap 1 pada triwulan pertama dicairkan 20 persen. Jika realisasinya sudah mencapai 70 persen, baru lah dicairkan untuk tahap selanjutnya. “Jadi tidak langsung dikasihkan semuanya, kita menunggu pertanggungjawabannya dulu,” ujarnya.

Diketahui, Pemprov Banten mengalokasi Bankeu 2017 untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp 100 miliar, Kota Tangerang Rp 32,5 miliar, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp 40 miliar, Kabupaten Lebak Rp 110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 90 miliar, Kabupaten Serang Rp 100 miliar, Kota Serang Rp 32,5 miliar, sedangkan Kota Cilegon Rp 70 miliar.
Namun, dalam perjalanan Kota Serang menyatakan menolak menerima bantuan keuangan 2017 karena alokasinya dinilai terlalu kecil dan jauh dari usulan. (H-42)***


Sekilas Info

Tak Beri Bantuan Hukum, Pemprov Segera Tunjuk Plt Direktur RSU Banten

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipastikan akan segera menunjuk pelakasana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *